Sawit Indonesia Diganggu, Wapres JK Siapkan Aksi Balasan ke Eropa

Dwi Bowo Raharjo
Sawit Indonesia Diganggu, Wapres JK Siapkan Aksi Balasan ke Eropa
Wapres Jusuf Kalla. (Suara.com/Ria Rizki)

Wapres JK mengatakan pemerintah Indonesia bisa menghentikan pembelian pesawat Airbus.

Suara.com - Uni Eropa lakukan diskriminasi terhadap kelapa minyak sawit Indonesia. Terkait itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah Indonesia bisa melakukan tindakan balasan atau retalisasi dengan tidak lagi membeli pesawat Airbus.

JK menerangkan, sikap Uni Eropa yang akan menghapus penggunaan biodiesel dari minyak sawit itu merupakan hal yang serius. Pasalnya, belasan juta masyarakat menggantungkan hidupnya dalam bisnis minyak sawit.

“Ini kan bisnis sumber daya alam yang nilai ekspornya, nilai tambahnya besar. Kan gitu. Nilai tambahnya besar, sehingga Indonesia dan pasar eropa itu pasar yang besar,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

“Kalau ini diboikot tentu Indonesia juga dapat mempunyai kekuatan pasar juga, dapat retaliasi kalau memang bukan tidak mau beli, menahan dengan aturan, maka kita juga bisa membuat retaliasi yang sama. Kalau seperti tadi, oke, kita tidak beli Airbus lagi,” sambungnya.

Menurut JK, Uni Eropa memiliki hak untuk membuat aturan hingga melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit Indonesia. Tetapi kata dia, Indonesia juga memiliki hak yang sama dengan melakukan retaliasi.

Lebih jauh JK mengatakan, pembatasan penggunaan produk turunan crude palm oil (CPO) untuk biodiesel tersebut jelas merugikan Indonesia. Sebab, selain terbentur dengan masalah korporasi, diskriminasi kepada minyak sawit Indonesia juga berpengaruh kepada 15 juta masyarakat yang bergantung kepada bisnis minyak sawit.

“Kita tidak mengatakan perang dagang, retaliasi saja. Artinya, kalau you larang 10, kita lawan 10 juga,” tuturnya.

Menurutnya, permasalahan semacam itu bisa diselesaikan melalui negosiasi kedua negara atau melalui Organisasi Perdagangan Internasional atau World Trade Organization (WTO) jika memang diperlukan. JK menyebut pemerintah enggan langsung menyerang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Ya biasanya kita bisa selesaikan dengan negosiasi atau lewat WTO kalau memang terpaksa. Ya kita lewati dulu prosedur yang ada, tidak langsung main gebrak saja. Kita semua kan anggota WTO. Jadi lewat itu,” pungkasnya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS