Suara.com - Politikus PSI Rian Ernest menilai sistem keamanan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah jauh lebih baik. Ernest mengatakan hal itu berbeda pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu dikatakan Ernest dalam diskusi Kedai Kopi di Restoran Ajag Ijig, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).
Ernest mengatakan, pada masa pemerintahan SBY, masih terdapat insiden salah tangkap dalam kasus terorisme.
"Soal keamanan, lebih baik. Zaman Pak SBY ada berapa kasus teroris salah tangkap atau tembak mati," tutur Ernest.
Ernest mengatakan, hal itu menjadi keunggulan dari pemimpin yang memiliki latar belakang sipil. Sebab, sebagai pemimpin yang memiliki latar belakang sipil, Jokowi tidak melulu menggunakan pendekatan hard power, tapi juga soft power.
"Pada Pak Jokowi ada perpaduan hard dan soft power. Inilah keunggulan pemimpin berlatar belakang sipil. Jadi tidak dikit-dikit hard power. Kalau dikit-dikit hard power ya kita mundur lagi ke jaman Orba. Inilah keunggulan Pak Jokowi," ungkapnya.
Ernest menambahkan, pemerintahan Jokowi juga memiliki fokus yang tinggi terhadap masalah keamanan. Salah satu langkah konkretnya yakni dengan menaikkan anggaran Polri hingga dua kali lipat.
"Kalau enggak ada peningkatan anggaran,bagaimana mau ada peningkatan (keamanan). TNI juga, jadi Pak Jokowi punya fokus tinggi dalam hal mempertahankan hankam," ungkapnya.
Selain memiliki pencapaian yang positif di bidang keamanan, menurut Ernest, Jokowi juga memiliki fokus terhadap memajukan ideologi bangsa. Salah satunya dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Baca Juga: Persija Klaim Ada Gol Tangan Tuhan, Pelatih Kalteng Putra Maklum
"Ideologi, pencapaian Pak Jokowi jelas memajukan pancasila dan membentuk badan khusus BPIP," ujar Ernest.
Untuk diketahui, debat keempat Pilpres 2019 dijadwalkan digelar pada 30 Maret 2019, di Hotel Shangri-La, Jakarta.
Debat keempat akan mempertemukan kedua kandidat Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi dan nomor urut 02 Prabowo dengan tema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional.
