Situs Jurdil2019.org Diblokir, KPU: Itu Wewenang Bawaslu

Chandra Iswinarno | Muhammad Yasir
Situs Jurdil2019.org Diblokir, KPU: Itu Wewenang Bawaslu
Ilustrasi pemblokiran situs oleh ISP. [Shutterstock]

Berdasarkan Uu Pemilu Nomor 7 tahun 2017, lembaga pemantau pemilu pada Pemilu 2019 wajib mendaftarkan diri ke Bawaslu.

Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan angkat bicara soal pemblokiran situs pemantau Pemilu Jurdil 2019.

Wahyu mengatakan pemblokiran situs pemantau Pemilu Jurdil 2019 sepenuhnya menjadi wewenang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dia mengatakan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan dan mencabut akreditasi lembaga pemantau pemilu adalah Bawaslu.

"Itu kewenangan Bawaslu untuk memutuskan berdasar peraturan perundang-undangan," tutur Wahyu kepada wartawan, Minggu (21/4/2019).

Berkenaan dengan itu, Wahyu menjelaskan berdasarkan Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, lembaga pemantau pemilu pada Pemilu 2019 wajib mendaftarkan diri ke Bawaslu. Hal itu berbeda dengan Pemilu 2014 sebelumnya, yang menyatakan lembaga pemantau Pemilu dikelola oleh KPU.

"Dulu (Pemilu) 2014, pemantau itu memang pendaftarannya dikelola oleh KPU tapi Uu Pemilu 2019 pemantau itu memang pendaftarannya dikelola oleh Bawaslu," jelasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir situs jurdil2019.org. Pemblokiran itu dilakukan sejak Sabtu (20/4/2019) malam itu atas permintaan dari Bawaslu RI.

Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengatakan, situs jurdil2019.org diduga telah menyalahgunakan izin. Bawaslu, kata dia, telah mencabut akreditasi jurdil2019.org sebagai lembaga pengawas Pemilu 2019.

"Alasannya karena menyalahgunakan izin yang diberikan," kata Ferdinandus seperti dilansir Antara, Minggu (21/4/2019).

Pria yang akrab disapa Nando itu menerangkan, izin yang diberikan Bawaslu adalah sebagai pemantau pemilu, namun Jurdil 2019 justru melaporkan penghitungan quick count dan real count yang dianggap menyalahi aturan.

"Itu (lembaga yang melaporkan penghitungan) hanya diberikan ke 40 lembaga oleh KPU," ujarnya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS