Ibu Kota Negara Mau Pindah karena Jakarta Macet dan Banjir

Suara.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut masalah kemacetan dan banjir menjadi alasan rencana pemindahan dari Ibu Kota Jakarta ke daerah lain.

Bambang menuturkan faktor kemacetan yang terjadi berdampak pada kerugian perekonomian yang sudah mencapai Rp 100 triliun pertahun.

"Kerugian perekonomian dari kemacetan ini data tahun 2013 ini Rp 65 triliun per tahun dan sekarang angkanya mendekati Rp 100 triliun dengan semakin beratnya kemacetan di wilayah DKI Jakarta," ujar Bambang dalam paparannya saat Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Jokowi yang membahas tindak lanjut rencana pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Selain faktor kemacetan, faktor banjir di Jakarta juga menjadi alasan pemindahan Ibu Kota ke daerah lain.

"Masalah yang harua kita perhatikan di Jakarta adalah masalah Banjir, tidak hanya banjir yang berasal dari Hulu tapi juga penurunan tanah di Pantai Utara dan kenaikan permukaan air laut, di mana 50 persen wilayah Jakarta itu kategorinya rawan banjir atau memiliki tingkat di bawah 10 tahunan, idealnya kota besar keamanan banjirnya minimum 50 tahunan," kata dia.

Kemudian penurunan permukaan air tanah di utara rata-rata sekitar 7,5 persen cm per tahun dan permukaan tanah turun sudah sampai 60 cm pada tahun 1989 sampai 2007. Angka tersebut kata Bambang akan terus meningkat sampai 120 cm karena pengurasan air tanah

"Sedangkan air laut naik rata-rata 4 sampai 6cm karena perubahan iklim. Ditambah lagi kualitas air sungai tidak hanya di Jakarta tapi khusus di Jakarta 96 persen sungai di Jakarta tercemar berat, sehingga memiliki bahaya sinifikan akibat sanitasi yang buruk," ucap Bambang.

Bambang menuturkan dalam kajiannya, pihaknya mengusulkan nantinya Ibu Kota baru mempresentasikan identitas bangsa dan mencerminkan identitas Indonesia serta menjadi kota modern, berkelas internasional yakni smart, green dan beautiful city.

"Karenanya dalam kajian ini kami mengusulkan pemikiran mengenai Ibukota baru yang mempresentasikan identitas bangsa. Karena kota Jakarya yang kita tinggali sekarang seperti dalam sejarah berasal dari Batavia yang dibangun oleh VOC sebagai kota pelabuhan untuk perdagangan dan dikembangkan menjadi pusat pemerintahan dari kolonial Belanda. Karenanya kita ingin punya kota baru, selain mencerminkan identitas Indonesia juga menjadi kota modern, berkelas internasional, ataubdengan istilah smart, green, and beautiful city," katanya.

Karenanya kata Bambang, Indonesia yang merupakan anggota G20 perlu Ibu Kota yang berstandar internasional seperti negara-negara lain.

"Beberapa kota yang sudah dibangun dengan konsep itu, seperti Washington DC, brasilia, Canbera, Putra Jaya, Sejong di Korea Selatan, dan kemudian sebagai negara anggota G20 dan negara punya potensi kelima terbesar di dunia untuk GDP per kapita, Indonesia tentu perlu Ibu Kota yang berstandar internasional," tandasnya.