Mendagri Sebut Penyebar Data Pribadi Bisa Dituntut

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut penyebar data pribadi bisa dituntut berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Hal itu diungkapkan Tjahjo terkait penyebaran data pribadi atas nama Dheva Suprayoga oleh pengiat media sosial pendukung Jokowi, Ulin Ni'am Yusron.

Dheva Suprayoga disebut sebagai sebagai pelaku pengancam penggal Jokowi. Namun Ulin sudah meminta maaf atas kicauannya di Twitter.

"Saya kira nggak boleh ya, itu UU Adminduk bisa dikejar dan bisa dituntut itu," kata Tjahjo di sela-sela Peringatan Hari Malaria Sedunia Tahun 2019, di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Senin (13/5/2019).

Saat ini polisi sudah menangkap pengancm penggal kepala Jokowi atasnama Hermawan Susanto. Hermawan Susanto kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hermawan Susanto diringkus di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (12/5/2019) pagi. Kendati demikian, dirinya menyerahkan kepada aparat kepolisian terkait proses hukum dari Hermawan Susanto.

Jagat media sosial Twitter digegerkan dengan beredarnya sebuah rekaman video yang memperlihatkan para pendemo berteriak penggal kepala Jokowi saat menggelar aksi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Jumat (10/5/2019) kemarin.

Dalam video yang viral tersebut, pria kelahiran 8 Maret 1994 tersebut diduga melakukan ujaran bernada ancaman pembunuhan pada simbol negara yakni Presiden saat berada di tengah aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Jumat (10/5/2019) sekitar pukul 14.40 WIB.

Hermawan Susanto dijerat dengan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan tindak pidana di bidang ITE dengan modus Pengancaman Pembunuhan terhadap Presiden RI yang sedang viral di media sosial saat sekarang ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 KUHP dan Pasal 27 ayat 4 junto pasal 45 ayat 1 UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI no 11 tahun 2008 tentang ITE.