Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah melalui pemprov, Polri dan TNI di daerah-daerah sudah mengimbau agar warga mereka tak berbondong-bondong mengikuti aksi 22 Mei di depan gedung KPU RI di Jakarta.
"Ya kami berharap tidak lagi seperti yang dibayangkan. Sudah diminta, berbagai komponen masyarakat untuk tidak lagi berbondong-bondong kumpul dalam satu wilayah tertentu, atau mungkin ke Jakarta," ujar Moeldoko di kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (20/5/2019).
Menurutnya, mobilisasi massa dari daerah-daerah untuk aksi di Jakarta cuma menguntungkan pihak-pihak yang ingin ada kerusuhan di Indonesia.
"Yang diuntungkan adalah pihak-pihak yang punya agenda saja, yakni agenda untuk membuat situasi tidak baik,” tukasnya.
Mantan Panglima TNI itu berharap, muncul kesadaran warga untuk menyerahkan proses penyelenggaraan pemilu kepada KPU.
Sebab, kata Moeldoko, mobilisasi massa dari daerah-daerah pada 22 Mei akan mengundang kelompok lain yang ingin membuat kerusuhan.
Pemerintah kata Moeldoko, sudah menganalisis ada kelompok yang ingin memanfaatkan massa pada 22 Mei 2019.
Ia juga menegaskan sikap pemerintah yang melarang mobilisasi massa pada 22 Mei bukan bentuk kepanikan atau ketakutan, melainkan tanggungjawab untuk melindungi rakyatnya.
"Ada kelompok yang ingin memanfaatkan, masak kami biarkan. Kan kasihan kalau terjadi sesuatu, masyarakat menjadi korban. Itu saja sebenarnya. Tidak ada tujuan lain, ketakutan atau panik dari pemerintah. Enggak, sama sekali enggak. Kami sudah teruji demo di mana-mana biasa. Hanya yang kami kenali sekarang, kepolisian dan intelijen, ada kelompok yang ingin bermain-main di situasi itu.”
TERPOPULER
