- Sebanyak 62 dapur SPPG di Kabupaten Tangerang menghentikan operasional sejak pekan kedua Juni 2026 akibat keterlambatan pencairan anggaran.
- Penghentian layanan terjadi karena dapur belum menerima dana operasional dari Badan Gizi Nasional pusat untuk program makan gratis.
- Seluruh operasional dapur akan kembali normal segera setelah Badan Gizi Nasional menyalurkan dana operasional yang menjadi hak SPPG.
Suara.com - Sebanyak 62 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tangerang, Banten, untuk sementara menghentikan operasionalnya karena masih menunggu pencairan anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Tangerang, Priyo Basuki, mengatakan penghentian layanan terjadi di sejumlah wilayah dalam sepekan terakhir. Mayoritas dapur yang berhenti beroperasi disebut belum menerima dana operasional yang diperlukan untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Total ada 62 SPPG yang berhenti. Kebanyakan karena anggarannya belum dicairkan,” kata Priyo di Tangerang, Rabu (11/6).
Menurut dia, kendala tersebut terutama dialami oleh SPPG yang masih menunggu pencairan dana dari BGN pusat. Akibatnya, operasional dapur yang seharusnya melayani penerima manfaat MBG untuk sementara tidak dapat berjalan.
“Sudah terjadi sejak minggu ini. Kebanyakan SPPG yang berhenti karena belum turun anggaran,” ujarnya.
Priyo memastikan operasional dapur-dapur tersebut akan kembali normal setelah dana operasional dikirim dan diterima oleh masing-masing SPPG.
Di Kabupaten Tangerang sendiri, terdapat 295 SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Seluruh fasilitas tersebut ditargetkan melayani sekitar 750.220 penerima manfaat, mulai dari peserta didik hingga kelompok sasaran lain yang ditetapkan pemerintah.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Skema pembiayaan operasional SPPG mengacu pada petunjuk teknis tata kelola penyelenggaraan MBG yang ditetapkan melalui keputusan Kepala BGN.
Dalam aturan tersebut, besaran dukungan operasional dihitung berdasarkan estimasi biaya penyediaan fasilitas, termasuk sewa lahan, bangunan dapur, gudang penyimpanan, peralatan memasak modern, hingga kebutuhan operasional lainnya. Nilainya diperkirakan mencapai Rp6 juta per hari untuk satu SPPG dengan kapasitas pelayanan maksimal 3.000 penerima manfaat.
Perhitungan tersebut didasarkan pada komponen biaya sekitar Rp2.000 per porsi yang dikalikan dengan kapasitas layanan harian. Dana operasional diberikan selama 313 hari dalam setahun, dengan mekanisme pencairan yang dilakukan maksimal setiap dua pekan operasional.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional baru saja mengalami pergantian pimpinan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026 yang ditetapkan pada 8 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Naniek Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN.
Naniek didampingi dua wakil kepala, yakni Mayjen TNI Trenggono dan Agustina Arumsari, yang akan membantu pelaksanaan program-program BGN, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini tengah diperluas cakupannya di berbagai daerah.