Suara.com - Usai resmi menunjuk sembilan anggota panitia seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK), sembilan anggota tersebut langsung menggelar rapat pertama di Kantor Kemneterian Sekretariat Negara.
Setelah itu, Pansel Capim KPK mengundang masyarakat untuk mendaftarkan diri untuk menjadi pimpinan lembaga Antirasuah masa jabatan 2019-2023 atau jilid V.
Ketua Pansel, Yenti Garnasih menyampaikan sejumlah persyaratan untuk menjadi komisioner KPK, seperti warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani.
Selanjutnya, memiliki Ijazah sarjana hukum atau atau lainnya yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang - kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan.
Selanjutnya, berumur 40 tahun hingga 65 tahun. Untuk proses pemilihan semua berkelakuan baik.
"Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik," ujar Yenti di Lobi Gedung Kantor Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Kemudian, Capim KPK juga tak boleh memiliki partai Politik, melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya selama menjadi pimpinan KPK. Serta mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Untuk pendaftaran calon pimpinan KPK diselenggarakan mulai 17 Juni - 4 Juli 2019 pukul 09.00-16.00 WIB (hari kerja)," Yenti menambahkan.
Untuk berkas - berkas yang dipenuhi untuk melakulan penndaftaran langsung dikirimkan ke Sekretariat Pansel calon pimpinan KPK, Kementerian Sekretariat Negara, Gedung I lantai 2, Jl Veteran No 18 Jakarta Pusat 10110.
Baca Juga: Soal Tim Pansel KPK, Agus Rahardjo: Enggak Perlu Ada Kritik dari KPK
"Jadi dapat dikirim melalui pos tercatat ke alamat panitia seleksi atau melalui email ke alamat [email protected], hardcopy diserahkan pada saat uji kompetensi," ucap Yenti
Yenti menambahkan paling lambat permohonan pengiriman berkas pendaftaran paling lambat 14 Juli 2019, sekitar pukul 16.00 WIB. Adapun lampiran berkas dalam surat lamaran tersebut harus bermaterai Rp 6000, daftar riwayat hidup, pas foto berwarna terbaru 3 lembar ukuran 4x6, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi NPWP.
Kemudian, Fotokopi Ijazah S1, S2 atau S3 yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk lulusan dalam negeri atau instansi yang berwenang bagi lulusan luar negeri.
Surat pernyataan tersebut juga harus mencantumkan pengalaman di bidang hukum. ekonomi, keuangan atau perbankan sekurang - kurangnya 15 tahun dengan menyebutkan instansi-instansi tempat bekerja dibuat di atas kertas bermaterai Rp 6000.
Untuk, surat keterangan dokter juga harus dicantumkan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada Rumah Sakit pemerintah, surat keterangan catatan Kepolisian asli (SKCK) masih berlaku.
Kemudian, permyataan di atas kertas bermaterai Rp 6000 dan bertanggal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menjadi pengurus salah satu partai politik.
