Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Kivlan Zein ditetapkan jadi tersangka makar merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Sebab kepolisian dengan mudah mencap seseorang melakukan makar.
Fadli Zon menilai Kivlan Zein tidak melakukan kekerasan dan berusaha menjatuhkan pemerintah. Bahkan Kivlan Zein tidak bersenjata.
"Makar itu kan jelas penggunaan kekerasan. Berusaha menjatuhkan pemerintahan dengan kekerasan dengan mungkin bersenjata. Kalau cuma dimulut, mana bisa dikatakan makar," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
Penyidik Mabes Polri menetapkan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar.
Penetapan Kivlan sebagai tersangka itu dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin malam.
"Sudah tersangka," kata Brigjen Dedi.
Kivlan sebelumnya telah diperiksa polisi sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Kuasa hukum Kivlan, Pitra Ramdhoni mengatakan, kliennya sudah mengklarifikasi kepada penyidik bahwa tidak ada niatan Kivlan untuk makar dalam unjuk rasa pada 9 Mei 2019. Pitra pun menyebut laporan polisi yang menuding Kivlan hendak melakukan makar sebagai fitnah.
"Kami merasa difitnah dengan laporan polisi tersebut dan telah kami klarifikasi, bahwa kami tidak ada upaya untuk menggulingkan pemerintah seperti dalam pasal makar. Kami hanya protes, berunjuk rasa terhadap kecolongan-kecolongan (dalam pemilu). Dan itu (unjuk rasa) hanya dilakukan di Bawaslu dan KPU," kata Pitra.
Baca Juga: Fadli Zon Meradang Diserang Isu Jebak Polisi dan TNI di Kerusuhan 22 Mei
Sebelumnya, Kivlan dilaporkan oleh seseorang bernama Jalaludin asal Serang, Banten dengan nomor laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim. Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan/atau Pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto Pasal 87 dan/atau Pasal 163 bis juncto Pasal 107.
