Suara.com - Kekerasan yang sangat brutal dilakukan oleh tentara Sudan untuk melawan para pengunjuk rasa yang menginginkan demokrasi. Selain banyaknya demonstran yang terbunuh, perkosaan massal juga dikabarkan terjadi, ketika pasukan militer menyerang kamp protes di ibu kota, Khartoum, Senin (3/6/2019) lalu.
Menurut PBB, saat ini Sudan sedang dalam bahaya terperosok ke 'jurang hak asasi manusia'.
The Guardian melaporkan, Selasa (11/6/2019), perpecahan antara militer dan pengunjuk rasa itu telah menewaskan 100 orang, dan 700 orang terluka. Seorang dokter juga mengatakan bahwa rumah sakit telah mencatat lebih dari 70 kasus pemerkosaan akibat kerusuhan itu.
Perkosaan keji tersebut diduga dilakukan oleh anggota paramiliter Sudan Pasukan Dukungan Cepat (RSF), yang memang terkenal brutal.
Berdasarkan keterangan seorang dokter, rumah sakit Royal Care tengah merawat lima perempuan dan tiga laki-laki korban perkosaan. Di rumah sakit lain, seorang sumber medis mengatakan, telah menerima dua kasus pemerkosaan, salah satunya diserang oleh empat tentara.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB kemudian menyerukan upaya penyelidikan independen terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dialami para partisipan aksi damai di Sudan. Penyelidikan independen itu rencananya akan dipersiapkan pada 24 Juni.
Direktur eksekutif Unicef Henrietta Fore mengatakan, sekitar 19 anak telah tewas. Selain itu, 49 remaja terluka dan banyak lainnya yang masih dalam bahaya.
"Kami telah menerima informasi bahwa anak-anak ditahan, direkrut untuk bergabung dalam pertempuran, dan mengalami pelecehan seksual," katanya. "Sekolah, rumah sakit, dan pusat kesehatan jadi sasaran untuk dijarah dan dihancurkan. Petugas kesehatan telah diserang hanya karena melakukan pekerjaan mereka."
Mengutip BBC.co.uk, setelah Omar al-Bashir, presiden yang telah memimpin Sudan sejak 1989, berhasil digulingkan melalui kudeta militer pada 11 April, demo sejak Desember 2018 terus berlanjut.
Baca Juga: Paus Fransiskus Cium Kaki Para Pemimpin Sudan Selatan, Memohon Perdamaian
Rakyat terus menyuarakan protes karena kekuasaan diambil alih oleh dewan militer pimpinan Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, seperti dilaporkan CNN International.
Bagi para pengunjuk rasa, sudah saatnya kekuasaan diserahkan kembali kepada rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis.
Namun, dewan militer melawan mereka, pada 3 Juni lalu, menggunakan kekerasan brutal dan gas air mata. Banyak orang terbunuh dan terluka dalam peristiwa itu. Akses internet juga telah dibatasi, hingga kemudiam benar-benar ditutup pada Senin (10/6/2019) lalu, sehingga para pengunjuk rasa makin terasingkan dari dunia luar.
