Suara.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat, Syarif Hasan menganggap masa partainya bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo - Sandiaga, Koalisi Adil Makmur sudah berakhir.
Menurutnya sejak awal partai Demokrat bergabung dengan koalisi karena mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai Capres-Cawapres.
Karena itu ia menganggap setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan dari Prabowo - Sandiaga, masa koalisi sudah selesai. Hal itu ia ungkap dalam diskusi Polemik dengan tajuk 'Peta Politik Pasca Putusan MK'.
"Jadi garis finishnya di MK. Jadi setelah pembacaan keputusan itu, bisa dipastikan partai Demokrat sudah tidak ada di koalisi," ujar Syarif di d'consulate resto, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).
Syarif menuturkan, partai Demokrat masih belum menentukan sikap setelah putusan MK. Ia mengaku partai lambang mercy itu masih memiliki waktu untuk membicarakannya bahkan setelah Presiden dan wakil terpilih ditetapkan Oktober nanti.
"Biasanya setelah MPR, DPR ditetapkan, kemudian Presiden Wapres terpilih itu masih ada ruang untuk menjalin komunikasi hingga final," kata Syarif.
Menurut Syarif Partai Demokrat nyaman dengan posisi di dalam atau di luar pemerintahan. Menurutnya partainya itu sudah berpengalaman di kedua kubu.
"Demokrat sudah pernah dua periode di pemerintahan dan 2014-2029 kita berada di luar pemerintahan. Jadi kita cukup nyaman di posisi manapun," pungkasnya.
Baca Juga: Bubarkan BPN dan Koalisi Adil Makmur, Prabowo Minta Maaf Kalah di MK
