Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti dibebaskannya mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukannya terkait kasus korupsi SKL BLBI.
JK, sapaan Jusuf Kalla meminta agar KPK menghormati putusan dari pengadilan yang telah membebaskan Arsyad dari jeratan hukum.
"Kalau MA memutuskan bebas atau tidak bebas, itu adalah kewenangan MA yang kita harus hormati," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).
JK kemudian meminta hal tersebut bisa menjadi pelajaran untuk KPK. Menurutnya dengan hasil bebasnya Syafruddin tersebut lembaga antirasuah bisa lebih berhati-hati dalam menentukan ketetapan hukum.
"Memang kasus ini penting juga jadi suatu peringatan ke KPK untuk betul-betul memenuhi segala ketentuan dan hati-hati memenuhi syarat itu," ujarnya.
Di sisi lain, JK juga berpendapat kalau harus ada kepastian hukum dalam mengusut suatu kasus mengingat kasus BLBI itu kadaluarsa karena sudah berjalan selama 20 tahun. Justru apabila Syafruddin bebas namun diperkarakan lagi, malah dikhawatirkan seolah-olah tidak ada kepastian hukum yang berjalan di Indonesia.
"Kalau sudah dibebaskan sesuai aturan perundangan dan kemudian masih diperkarakan lagi, nanti masyarakat, atau pengusaha dari luar mengatakan tidak ada kepastian hukum di Indonesia, itu juga penting," tandasnya.
Untuk diketahui, MA telah mengabulkan kasasi yang diajukan bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung terkait perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).
Amar putusan Majelis Hakim Agung MA, telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan kepada Syafruddin.
"Adapun amar putusannya, mengadili, mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi atau terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 29/PID.SUS.TPK-2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019 yang mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA, Selasa (9/7/2019).
TERPOPULER
