Infografis
Suara.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menyambut baik putusan hakim pengadilan yang menolak gugatan praperadilan Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen terkait status tersangnya dalam kasus kepemilikan senjata ilegal.
Terkait putusan hakim ini, Dedi mengatakan jika seluruh proses penyidikan dalam kasus yang menjerat Kivlan Zen telah sesuai prosedur.
"Artinya seluruh tahapan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya mulai dari penetapan tersangka, penahanan, kemudian penyitaan sudah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana aturan hukum," kata Dedi di Mabes Polri, Selasa (30/7/2019).
Penolakan gugatan praperadilan oleh hakim disebut Dedi berdasarkan kuatnya seluruh barang bukti yang dihadirkan. Mulai dari penetapan tersangka hingga penahanan oleh penyidik dinyatakan sah oleh majelis hakim.
"Dari Polda kan dalam sidang sudah menghadirkan 62 bukti terkait masalah administrasi penetapan tersangka, penahanan, penyitaan, semua sudah diuji oleh majelis hakim sidang dan dinyatakan sah apa yang dilakukan penyidik," kata dia.
Lebih jauh, Dedi berharap seluruh pihak termasuk kubu Kivlan Zen harus menghormati seluruh putusan dari pengadilan.
"Keputusan hakim harus dihargai dan dihormati karena sudah obyektif," papar Dedi.
Sebelumnya, Hakim tunggal, Achmad Guntur menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh pihak Kivlan Zen.
"Maka permohonan pemohon tentang penetapan tersangka dan penangkapan dan penyitaan tidak beralasan. Dan oleh karena itu permohonan pemohon ditolak seluruhnya," kata Guntur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca Juga: Hakim Tolak Praperadilan Kivlan Zen, Polda DKI: Kami Sesuai Prosedur
"Mengadili permohonan praperadilan pemohon seluruhnya, dan membebankan biaya praperadilan sebesar nihil. Demikian diputuskan pada Selasa, 30 Juli 2019," tambahnya.
Diketahui, polisi telah menetapkan Kivlan Zen sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Penetapan tersangka itu berkaitan dengan pengembangan kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019.
Kivlan kemudian ditahan di Rutan Guntur Polda Metro Jaya sejak 30 Mei 2019 selama 20 hari. Polisi selanjutnya memperpanjang masa penahanan Kivlan selama 40 hari terhitung sejak Selasa (18/6) lalu.
Kivlan mengajukan praperadilan untuk menggugat Polda Metro Jaya karena keberatan terhadap status tersangka atas kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal.
Mantan Kastaf Komando Strategi TNI AD itu melalui kuasa hukumnya, Tonin Tachta, memohon majelis hakim untuk menggugurkan status tersangka kliennya karena dinilai cacat prosedur. Permohonan Kivlan tercatat dengan nomor perkara 75/Pid.Pra/PN.JKT.SEL.
