Mendagri Lantik Pejabat Eselon Urus Anggaran DKPP

Pebriansyah Ariefana | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Kamis, 15 Agustus 2019 | 12:53 WIB
Mendagri Lantik Pejabat Eselon Urus Anggaran DKPP
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik sejumlah pejabat eselon Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). (Suara.com/Ria Rizki)

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik sejumlah pejabat eselon Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Tjahjo berharap kepada pejabat eselon yang dilantik tersebut dapat segera menyelesaikan anggaran untuk kebutuhan DKPP ke depannya.

Pelantikan itu diselenggarakan di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019). Keputusan pelantikan tertuang di dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821-3732 Tahun 2019.

"Dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan kesekretariatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," kata Tjahjo usai membacakan keputusan.

Pejabat yang dilantik terdiri dari 6 kepala bagian dan 24 kepala subbagian dan terbagi ke dalam eselon II (pejabat pimpinan tinggi pratama), eselon III (pejabat administrator) dan eselon IV (pejabat pengawas). Pelantikan itu juga disaksikan oleh Ketua Bawaslu RI Abhan dan Ketua DKPP Harjono.

Dalam sambutannya, Tjahjo juga meminta kepada DKPP agar segera menyusun perencanaan anggaran untuk diajukan ke Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan Tjahjo agar kebutuhan DKPP segera terpenuhi.

"Dengan dilantiknya struktur baru DKPP ini saya kira untuk segera mengajukan optimalisasi anggaran ke departemen keuangan, kemarin masih belum bisa, sekarang kita perjuangkan dengan baik karena strukturnya sudah ada," tuturnya.

Setelah itu, Ketua DKPP Harjono juga menyampaikan sambutannya di depan peserta pelantikan. Harjono mengatakan bahwa saat ini DKPP berada di bawah Kemendagri setelah sebelumnya sempat bernaung di bawah Bawaslu RI.

Dengan kondisi seperti itu, Harjono meyakini DKPP akan tetap teguh kepada independensinya dalam bekerja. Kemudian dirinya juga berpesan kepada seluruh pejabat yang telah dilantik untuk bisa bekerja untuk memenuhi apa yang ingin dicapai dari DKPP.

"Untuk ke depan tentu saya menuntut dengan anggota yang lain karena tidak ada kamus untuk mundur, yang harus kita lakukan adalah untuk maju. Oleh karena itu, tuntutan kerja, kerja, kerja itu berlaku juga disini," tandasnya.

Selain pelantikan, dalam acara tersebut Sekjen Kemendagri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro menandatangani berita acara P3D (personel, penandaan, sarana dan prasarana dan dokumen) DKPP.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PNS Bakal Kerja dari Rumah, Ini Kata Mendagri

PNS Bakal Kerja dari Rumah, Ini Kata Mendagri

News | Senin, 12 Agustus 2019 | 17:49 WIB

Eks Jubir HTI Ajak Ulama Jauhi Demokrasi, Mendagri Beri Respons Menohok

Eks Jubir HTI Ajak Ulama Jauhi Demokrasi, Mendagri Beri Respons Menohok

News | Selasa, 06 Agustus 2019 | 17:26 WIB

Mendagri Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Jual-Beli Data Penduduk di Medsos

Mendagri Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Jual-Beli Data Penduduk di Medsos

News | Selasa, 30 Juli 2019 | 22:06 WIB

Mendagri Tunggu Respons Parpol soal Larangan Eks Napi Korupsi Ikut Pilkada

Mendagri Tunggu Respons Parpol soal Larangan Eks Napi Korupsi Ikut Pilkada

News | Selasa, 30 Juli 2019 | 20:32 WIB

Terkini

Warga Jakarta Catat! CFD Rasuna Said Rehat Sejenak, Bakal Comeback Lebih Kece di Juni 2026

Warga Jakarta Catat! CFD Rasuna Said Rehat Sejenak, Bakal Comeback Lebih Kece di Juni 2026

News | Sabtu, 16 Mei 2026 | 21:50 WIB

Tito Karnavian Dampingi Prabowo Luncurkan Operasional 1.061 KDKMP di Jawa Timur

Tito Karnavian Dampingi Prabowo Luncurkan Operasional 1.061 KDKMP di Jawa Timur

News | Sabtu, 16 Mei 2026 | 20:59 WIB

Kepala BPKP Gemetar Lapor Korupsi di Lingkaran Presiden, Prabowo: Mau Orang Saya, Tidak Ada Urusan!

Kepala BPKP Gemetar Lapor Korupsi di Lingkaran Presiden, Prabowo: Mau Orang Saya, Tidak Ada Urusan!

News | Sabtu, 16 Mei 2026 | 19:25 WIB

Ketua RW Sebut Bukan Warga Lokal, Siapa Belasan Orang yang Keroyok Dico hingga Tewas di Grogol?

Ketua RW Sebut Bukan Warga Lokal, Siapa Belasan Orang yang Keroyok Dico hingga Tewas di Grogol?

News | Sabtu, 16 Mei 2026 | 18:36 WIB

Pernyataan Prabowo Bikin Riuh, Sebut 'Mbak Titiek' Pusing Gara-gara Dolar

Pernyataan Prabowo Bikin Riuh, Sebut 'Mbak Titiek' Pusing Gara-gara Dolar

News | Sabtu, 16 Mei 2026 | 17:50 WIB

Prabowo: Selama Purbaya Bisa Senyum, Tak Perlu Khawatir Soal Dolar

Prabowo: Selama Purbaya Bisa Senyum, Tak Perlu Khawatir Soal Dolar

News | Sabtu, 16 Mei 2026 | 16:40 WIB

AS Takut Disadap? Rombongan Trump Buang Semua Barang China Sebelum Naik Air Force One

AS Takut Disadap? Rombongan Trump Buang Semua Barang China Sebelum Naik Air Force One

News | Sabtu, 16 Mei 2026 | 16:38 WIB

Usai Temui JK, Anies Baswedan Beri Komentar Santai Terkait Putusan MK Soal IKN

Usai Temui JK, Anies Baswedan Beri Komentar Santai Terkait Putusan MK Soal IKN

News | Sabtu, 16 Mei 2026 | 16:30 WIB

Ray Rangkuti: DPN Dinilai Perkuat Dominasi Militer di Ruang Sipil

Ray Rangkuti: DPN Dinilai Perkuat Dominasi Militer di Ruang Sipil

News | Sabtu, 16 Mei 2026 | 16:29 WIB

Prabowo Akui Program MBG Banyak Masalah, Sebut Ada Pimpinan Tidak Kuat jika Berurusan dengan Uang

Prabowo Akui Program MBG Banyak Masalah, Sebut Ada Pimpinan Tidak Kuat jika Berurusan dengan Uang

News | Sabtu, 16 Mei 2026 | 16:07 WIB