Dicopot DKPP dari Jabatan Ketua Divisi di KPU, Ilham Saputra Menerima

Pebriansyah Ariefana

Kamis, 11 Juli 2019 | 10:37 WIB
Dicopot DKPP dari Jabatan Ketua Divisi di KPU, Ilham Saputra Menerima
Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Ilham Saputra. (Suara.com/Yasir)

Suara.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra menerima dirinya dicopot dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik. Dia menyatakan menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ilham menjelaskan putusan itu menjadi evaluasi bagi KPU. Menurut dia, perubahan ketua divisi bisa saja diubah dipleno, tanpa harus ada putusan DKPP.

“Kami menghormati putusan DKPP,” kata Ilham saat dihubungi, Kamis (11/7/2019).

Ketika ditanyakan apakah ada upaya hukum atas putusan itu karena menyangkut nama baik dan reputasi sebagai penyelenggara pemilu, Ilham mengatakan putusan DKPP sudah final.

“Segera kami plenokan,” ujar Ilham.

DKPP memerintahkan KPU untuk memberhentikan Ilham Saputra dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik karena melanggar kode etik terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.

Dalam dokumen putusan DKPP Nomor: 61-PKE-DKPP/IV/2019 yang diunggah dalam situs resmi DKPP, Rabu (10/7), kader Partai Hanura Tulus Sukariyanto mengadukan staf Sekretariat KPU RI Indra Jaya, Kasubbag PAW dan Pengisian DPR, DPD dan DPRD Wilayah 2 Sekretariat KPU RI Novayani serta Komisioner KPU RI Ilham Saputra.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik kepada teradu III Ilham Saputra selaku anggota KPU RI terhitung sejak dibacakan putusan ini," tulis dalam putusan itu.

Sementara untuk Indra Jaya dan Novayani, DKPP memerintahkan untuk direhabilitasi nama baiknya. DKPP memerintahkan agar putusan tersebut dilaksanakan paling lambat dalam kurun waktu tujuh hari kemudian.

baca juga

Pada 20 September 2018, Tulus mendapat surat keputusan PAW untuk menggantikan kursi Dossy Iskandar Prasetyo karena pindah ke Partai NasDem. Sebelumnya, Sisca Dewi yang ditunjuk, tetapi diberhentikan karena melakukan tindakan tercela dan mencemarkan nama baik partai berupa tindak pidana pemerasan.

Namun KPU RI tidak segera memproses PAW karena menunggu gugatan Siska Dewi kepada Mahkamah Partai Hanura meski sudah diklarifikasi apabila lebih dari 14 hari kerja tidak menggugat, PAW dapat dilanjutkan. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Langgar Etik, DKPP Copot Jabatan Dua Komisioner KPU RI dari Ketua Divisi

Langgar Etik, DKPP Copot Jabatan Dua Komisioner KPU RI dari Ketua Divisi

News | Rabu, 10 Juli 2019 | 18:37 WIB

KPU Siapkan Jawaban Gugatan Sengketa Pemilu Legislatif

KPU Siapkan Jawaban Gugatan Sengketa Pemilu Legislatif

News | Rabu, 10 Juli 2019 | 08:38 WIB

Prabowo Ajukan Gugatan Lagi ke MA, KPU: Bagi Kami Sudah Selesai

Prabowo Ajukan Gugatan Lagi ke MA, KPU: Bagi Kami Sudah Selesai

News | Rabu, 10 Juli 2019 | 07:51 WIB

Kenapa Pilkada Serentak 2020 Digelar di Tanggal 2 Digit, Bukan 1 Digit?

Kenapa Pilkada Serentak 2020 Digelar di Tanggal 2 Digit, Bukan 1 Digit?

News | Senin, 08 Juli 2019 | 14:49 WIB

Besok KPU Kumpulkan KPUD Bahas Gugatan Sengketa Pileg 2019 ke MK

Besok KPU Kumpulkan KPUD Bahas Gugatan Sengketa Pileg 2019 ke MK

News | Senin, 01 Juli 2019 | 14:12 WIB

Terkini

Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang

Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 10:48 WIB

Surat untuk Presiden: Merindukan Calon Wakil Presiden Sebagai Sosok Pemimpin Sufi Sederhana

Surat untuk Presiden: Merindukan Calon Wakil Presiden Sebagai Sosok Pemimpin Sufi Sederhana

Your Say | Rabu, 18 November 2026 | 10:46 WIB

Kemen PPPA Usul Bilik Suami Istri di Pengungsian: Kebutuhan Biologis Tak Bisa Ditahan

Kemen PPPA Usul Bilik Suami Istri di Pengungsian: Kebutuhan Biologis Tak Bisa Ditahan

News | Rabu, 18 November 2026 | 10:46 WIB

Shayne Pattynama Dapat Perlakuan Khusus dari Shin Tae-yong Usai Bela Timnas Indonesia

Shayne Pattynama Dapat Perlakuan Khusus dari Shin Tae-yong Usai Bela Timnas Indonesia

Bola | Rabu, 18 November 2026 | 10:41 WIB

Pendidikan Tak Jelas Tapi Digaji Ratusan Juta, 211 Anggota DPR Disentil Pakar UGM

Pendidikan Tak Jelas Tapi Digaji Ratusan Juta, 211 Anggota DPR Disentil Pakar UGM

News | Rabu, 18 November 2026 | 10:37 WIB

Tips Pakai Bedak agar Glowing dan Tahan Lama di Kulit Berminyak, Anti Cakey Seharian!

Tips Pakai Bedak agar Glowing dan Tahan Lama di Kulit Berminyak, Anti Cakey Seharian!

Lifestyle | Rabu, 18 November 2026 | 10:31 WIB

'Ih, Si Mang Enggak Tahu Saya, Ya!'

'Ih, Si Mang Enggak Tahu Saya, Ya!'

Your Say | Rabu, 18 November 2026 | 10:30 WIB

Integrasi Jaringan XLSMART Hampir Rampung 96 Persen, Jumlah BTS Tembus 297 Ribu

Integrasi Jaringan XLSMART Hampir Rampung 96 Persen, Jumlah BTS Tembus 297 Ribu

Tekno | Rabu, 18 November 2026 | 10:29 WIB

Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon Tinggal Berapa? Ramai Wacana Relokasi ke Alas Purwo

Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon Tinggal Berapa? Ramai Wacana Relokasi ke Alas Purwo

Lifestyle | Rabu, 18 November 2026 | 10:25 WIB

Terseret Kasus Rampas Tanah Adat, 389 Pemegang Saham Indika Pilih Angkat Kaki

Terseret Kasus Rampas Tanah Adat, 389 Pemegang Saham Indika Pilih Angkat Kaki

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 10:24 WIB

×