Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menyidik kasus korupsi e-KTP yang telah menjerat Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tanos sebagai tersangka. Dalam kasus ini, istri dan anak Paulus pun kini harus ikut dicegah keluar negeri.
Upaya pencekalan itu diberlakukan kepada istri Paulus bernama Lina Rawung dan putrinya, Catherine Tannos. Dalam hal ini, KPK telah berkordinasi dengan pihak Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan permohona cekal kepada keluarga Paulus.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut Lina dan Catherine dilakukan pencegahan sejak 19 Agustus 2019.
Meski begitu, Febri belum dapat merinci keberadaan tempat tinggal mereka saat ini.
Selain Lina dan Catherine, KPK pun melakukan pelarangan terhadap dua tersangka, yakni Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik PNS BPPT Husni Fahmi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus e-KTP yang merugikan keuangan negera mencapai Rp 2.3 triliun.
"Keempat orang ini kami lakukan pencegahan ke luar negeri selama enam bulan pertama," tutup Febri dikonfirmasi, Rabu (21/8/2019).
Untuk diketahui, KPK baru menetapkan empat tersangka baru yakni anggota DPR RI Miriam S Hariyani; dan, Isnu Edhi Wijaya, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI.
Dua tersangka baru lainnya ialah Husni Fahmi, Ketua Konsorsium PNRI sekaligus Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP; dan Paulus Tannos, Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.
Belum lama ini, KPK telah menahan tersangka anggota DPR RI Markus Nari. Markus akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Dalam kasus ini, total ada delapan orang yang sudah dikirim KPK ke penjara terkait kasus korupsi e-KTP. Mereka adalah Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong dan Made Oka Masagung.
Baca Juga: KPK Periksa Tiga Anggota DPR RI Terkait Kasus Korupsi e-KTP
Dari pengembangan kasus itu, KPK turut menjerat Markus Nari sebagai tersangka terkait kasus pengadaan paket penerapan e-KTP. Ia resmi ditahan KPK sejak tanggal 1 Maret 2019 lalu.
