REGIONAL:
Suara.com - Satriawan Sulaksono (SSL) Jaksa di Kejari Surakarta langsung mendapatkan penahanan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (21/8/2019) malam.
Satriawan Sulaksono ditetapkan tersangka dalam kasus suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota di Yogyakarta Tahun 2019.
Penyerahan Satriawan Sulaksono dilaksanakan di Kejaksaan Agung RI, setelah dalam OTT KPK belum dilakukan penangkapan, pada Selasa (20/8/2019).
Pantauan Suara.com, Satriawan turun dari ruang pemeriksaan penyidik langsung memakai rompi tahanan oranye khas KPK sekitar pukul 23.30 WIB.
Tak ada sepatah kata keluar dari mulut Satriawan ketika hendak menuju ke mobil tahanan KPK. Dirinya hanya menundukkan kepala sambil membawa map berwarna merah.
"Tersangka SSL, Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," kata Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019) malam.
Untuk diketahui, Jaksa Eka dan Satriawan diduga menerima uang suap mencapai Rp 221,7 juta dari Gabriella untuk membantu memenangkan lelang proyek perusahaannya dalam pengerjaan proyek rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo Yogyakarta dengan anggaran Rp 10,89 miliar.
Uang ini diberikan Gabriella dengan tiga kali transaksi atau bertahap pada 16 April 2019 sebesar Rp 10 juta, selanjutnya 15 Juni 2019 sebesar Rp 100,8 juta sebagai realisasi dari 1,5 persen dari total komitmen fee secara keseluruhan dan 19 Agustus 2019 sebesar Rp 110,8 juta. Namun, dalam pemberian tahap ketiga mereka terjaring OTT oleh tim senyap lembaga antirasuah.
Dalam kasus ini, Eka dan Satriawan yang berperan sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan Gabriella sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar pasal disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
TERPOPULER