YLBHI: 33 Pelanggaran HAM Timpa Mahasiswa Papua, Paling Banyak di Surabaya

Dwi Bowo Raharjo
YLBHI: 33 Pelanggaran HAM Timpa Mahasiswa Papua, Paling Banyak di Surabaya
Sejumlah pemuda dan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme melakukan aksi di depan Istana Merdeka,Jakarta, Kamis (22/8). [Suara.com/Arya Manggala]

Peristiwa pelanggaran hak asasi itu berupa intimidasi, tindakan rasial, penggerebekan, dan penyerangan asrama.

Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencat selama dua tahun terakhir ada 33 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami mahasiswa Papua di berbagai daerah di Indonesia.

Seperti diberitakan Jatimnet.com - jaringan Suara.com, sembilan peristiwa terjadi di Surabaya, di Semarang dan Jakarta masing-masing empat peristiwa, serta tiga di Yogyakarta dan lima di Bali. Adapun di wilayah Papua, tercatat ada delapan peristiwa.

“Jumlah korban mahasiswa mencapai lebih dari 250 orang,” kata Kepala Bidang Pengembangan Organisasi YLBHI Febionesta melalui keterangan tertulisnya, Kamis (22/8/2019).

Febionesta menuturkan, peristiwa pelanggaran hak asasi itu berupa intimidasi, tindakan rasial, penggerebekan, dan penyerangan asrama, pembubaran diskusi, serta pembubaran aksi.

Selain itu beberapa mahasiswa Papua juga ada yang ditangkap sewenang-wenang, terjadi penganiayaan, penggeledahan, dan penyitaan, serta pembiaran pelanggaran hukum.

Menurutnya, para pelaku dalam peristiwa itu tak hanya ormas. Tapi juga aparat negara, semisal tentara, polisi, petugas Satpol PP, serta pegawai setempat.

“Aparatur negara tak mampu menjawab tantangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, malah menjadi pelaku pelanggaran,” katanya.

Spanduk di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. (Suara.com/Dimas).
Spanduk di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. (Suara.com/Dimas).

Dalam kasus ini YLBHI juga mengecam pengiriman pasukan tambahan ke Papua dalam dua hari terakhir.

Berdasarkan informasi yang didapat YLBHI, alasan pengiriman pasukan untuk mengamankan obyek vital pascakerusuhan, dianggap tak tepat. Sebaliknya, penambahan aparat keamanan itu justru berpotensi melahirkan pelanggaran dan konflik baru.

“Semestinya penyelesaian persoalan diskriminasi rasial ini dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum dan HAM,” katanya.

Menurutnya, pemerintah mengirimkan 18 kompi pasukan Brimob dan TNI ke Papua Barat, menyusul pecahnya demonstrasi massa yang berujung kerusuhan di Manokwari, Sorong, dan Fakfak. Pasukan tambahan itu didatangkan dari Sulawesi, Maluku, dan Bali.

Meski demikian, Juru bicara Polri Irjen Pol M.Iqbal mengatakan pasukan ini tak dibekali peluru tajam dan akan mengutamakan pendekatan persuasif untuk meredam konflik.

“Kami ingin mengedepankan upaya komunikasi dengan saudara-saudara kita sesuai dengan SOP,” katanya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS