Suara.com - Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) akan melakukan sejumlah langkah penertiban terkait pembebasan lahan yang menjadi kendala pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok.
Upaya penertiban dilakukan sesuai arahan Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla, yang dikemukakan dalam kunjungan kerja untuk memantau proses pembangunan UIII, di Jalan Raya Bogor No. 9, Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.
Menurut Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Daud Achmad, lahan yang akan dibangun UIII, sebagian besar adalah milik Radio Republik Indonesia (RRI). Meski begitu, banyaknya okupasi lahan oleh masyarakat dinilai menyulitkan proses pembebasan lahan.
“Lahan ini adalah milik RRI, tapi ada yang diokupasi masyarakat, ada yang berkebun, ada yang bertanam,” ucap Daud, saat mendampingi kunjungan kerja JK terkait pembangunan kampus UIII, Jabar, Kamis (22/8/2019).
Daud mengatakan, pihaknya telah menempuh langkah-langkah pembebasan lahan sesuai aturan yang berlaku, yakni pemberian santunan kepada masyarakat terdampak meski tidak berjalan maksimal karena masih mendapat penolakan dari masyarakat.
“Arahan wapres tadi, nanti ada satu upaya lagi, mungkin upaya terakhir, ada upaya penertiban. Upaya penertiban ini timeline-nya sudah disusun oleh wali kota Depok, yang mana Kapolres dan Dandim juga sudah mendukung. Insya Allah, mudah-mudahan masalah lahan ini bisa selesai,” tutur Daud.
Terkait progres pembangunan, Daud berujar, pembangunan UIII dibagi menjadi tiga paket, yakni paket ruang rektorat dan gedung fakultas oleh PT Waskita (Persero), paket asrama mahasiswa dan perumahan dosen oleh PT Wijaya Karya (Wika), serta paket infrastruktur jalan, jembatan, pemagaran dan power house oleh PT Brantas Abipraya (Persero).
Berdasarkan peninjauan, progres paket ruang rektorat dan gedung fakultas telah mencapai 20 persen, sedangkan progress paket infrastruktur baru mencapai sekitar 7 persen.
Progres tertinggi adalah pembangunan asrama mahasiswa dan perumahan dosen yang telah mencapai 70 persen. Nantinya, asrama tersebut memiliki 240 kamar, 16 di antaranya untuk penyandang disabilitas dengan ukuran luas 15 meter persegi.
Terkait lahan yang belum dibebaskan untuk paket asrama mahasiswa dan perumahan dosen, General Manager Proyek PT Wika, Yulianto mengatakan, masih ada sekitar 9 persen lahan yang belum dapat digarap. Menurutnya, proses pembebasan lahan ini akan dirampungkan pada Oktober mendatang.
“Di sini ada sekitar 9 persen yang belum bisa dikerjakan (karena terhambat pembebasan lahan). Nanti ditargetkan selesai Oktober 2019,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, ada juga Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN - RB), Syafruddin, Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara, dan Rektor UIII, Komaruddin Hidayat, ikut mendampingi wapres.
TERPOPULER
