Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Menanggapi hal tersebut, MenPAN-RB Syafruddin menegaskan kalau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak khawatir dengan pemindahan kantor masing-masing.
Sebanyak 180 ribu ASN yang bekerja di Kementerian/Lembaga Pusat juga akan pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Syafruddin menegaskan bahwa seluruh ASN telah siap untuk ditempatkan di manapun.
"Tidak ada kekhawatiran bagi ASN untuk berpindah ya, ASN dan apratur negara apapun terutama aparatur hukum, TNI/Polri, atau aparatur negara itu sudah kontrak dengan negaranya," kata Syafruddin di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
"Apalagi ada UU-nya ada aturannya, ada PP nya nomor 11 tahun 2017 yang mengatur tentang itu semua," sambungnya.
Syafruddin mengungkapkan bahwa nantinya kantor-kantor kementerian dan lembaga akan pindah seluruhnya ke Kaltim. Menurutnya tidak ada masalah dari pihak ASN ketika mendengar pusat pemerintahan akan dipindahkan ke luar Jawa. Saat ini, bagi ASN yang berpindah sudah mulai mempersiapkan segala kebutuhan untuk perpindahan tersebut.
"Sekarang untuk ASN, ASN itu yang akan berpindah manakala ibu kota negara berpindah itu kan rencananya dimulai dari sekarang persiapan semua, produk, masalah UU, itu paling cepat 2024, lima tahun akan datang, bukan sekarang pindahnya," tandasnya.
Jokowi memutuskan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada lima alasan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Pertama, risiko bencana sangat minimal, terutama dari banjir, tsunami, kebakaran hutan, dan gempa bumi. Kedua, kondisi di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berdekatan dengan kota-kota yang berkembang, terutama Balikpapan. Jokowi juga menjelaskan, negara menyiapkan 180 ribu hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
TERPOPULER
