Anggota TNI AD Tewas Kena Panah di Deiyai, Moeldoko: Ada Provokator

Dwi Bowo Raharjo | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Rabu, 28 Agustus 2019 | 20:58 WIB
Anggota TNI AD Tewas Kena Panah di Deiyai, Moeldoko: Ada Provokator
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Suara.com/Ummi Saleh)

Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menduga ada provokator saat terjadi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019). Moeldoko menilai kondisi di Papua saat ini tidak terlepas dari kelompok poros politik dan bersenjata.

"Ya memang ada (provokator) Memang ada. Jadi sering saya katakan memang poros gerakan politiknya sedang masif. Sekarang betul-betul sedang masif," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Pernyataan Moeldoko menanggapi adanya kabar enam warga tewas tertembak saat terjadi unjuk rasa Kantor Bupati Deiyai, Papua. Dalam peristiwa itu satu anggota TNI tewas dan lima anggota Polri terluka akibat terkena panah.

Moeldoko menuturkan, pihaknya sudah menanyakan kebenaran kabar enam orang tertembak di Papua dari dari Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Joppye Onesimus Wayangkau. Berdasarkan kabar yang didapat, seorang anggota TNI tewas dan dua anggota Polri luka-luka.

Menurut Moeldoko, pemberitaan Reuters soal enam masyarakat sipil tewas diberondong oleh aparat keamanan hingga kini belum jelas kebenarannya.

Ia pun menyebut ada upaya masif untuk membuat opini terkait kondisi Papua.

"Tapi beritanya sudah sampai Reuters (Media asing), enam masyarakat sipil diberondong oleh aparat keaamanan. Ini memang ada upaya masif membentuk opini di luar yang dilakukan dan konfirmasi kebenarannya masih belum jelas," kata dia.

"Sementara dari Pangdam tadi, karena Pangdam dengan Panglima TNI baru turun dari pesawat, sementara jawabannya seperti itu. Belum ada laporan," Moeldoko menambahkan.

Mantan Panglima TNI itu menilai kelompok yang memperjuangkan Papua merdeka itu cemas dengan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Karena yang kemarin saya juga katakan bahwa ada ruang gerak yang sangat ditakutkan oleh kelompok bersenjata maupun poros politik dengan pembangunan yang masif di Papua itu, maka kecemasan yang dihadapi mereka dia tidak bisa lagi membohongi rakyat tidak lagi membohongi dunia luar bahwa Papua itu begini, begini," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Mengapa Blokir Internet di Papua Beda dengan Pembatasan Akses di Jakarta?

Mengapa Blokir Internet di Papua Beda dengan Pembatasan Akses di Jakarta?

Tekno | Rabu, 28 Agustus 2019 | 20:23 WIB

Mahasiswa Papua Kibarkan Bendera Bintang Kejora, Moeldoko: untuk Provokasi

Mahasiswa Papua Kibarkan Bendera Bintang Kejora, Moeldoko: untuk Provokasi

News | Rabu, 28 Agustus 2019 | 20:13 WIB

Ibu Kota Baru Bisa Dirudal China? Eks Panglima TNI Sekakmat Tengku Zul

Ibu Kota Baru Bisa Dirudal China? Eks Panglima TNI Sekakmat Tengku Zul

News | Rabu, 28 Agustus 2019 | 19:29 WIB

Sebelum Bubar, Massa Aksi: Tamu Tanpa Izin ke Asrama Papua Harus Ditindak

Sebelum Bubar, Massa Aksi: Tamu Tanpa Izin ke Asrama Papua Harus Ditindak

News | Rabu, 28 Agustus 2019 | 19:08 WIB

Jumat, Wiranto, Kapolri dan Kepala BIN Jumpra Pers Blokir Internet Papua

Jumat, Wiranto, Kapolri dan Kepala BIN Jumpra Pers Blokir Internet Papua

News | Rabu, 28 Agustus 2019 | 15:58 WIB

Terkini

Tak Ada 'Hilal' Perang AS - Israel vs Iran Berakhir

Tak Ada 'Hilal' Perang AS - Israel vs Iran Berakhir

News | Senin, 30 Maret 2026 | 10:05 WIB

Krisis Listrik Melanda Iran Utara Akibat Rudal Israel Hantam Menara Tegangan Tinggi di Teheran

Krisis Listrik Melanda Iran Utara Akibat Rudal Israel Hantam Menara Tegangan Tinggi di Teheran

News | Senin, 30 Maret 2026 | 09:51 WIB

Prabowo Sempat Berbincang dengan Dasco Sebelum Pergi Menemui Kaisar dan PM Jepang

Prabowo Sempat Berbincang dengan Dasco Sebelum Pergi Menemui Kaisar dan PM Jepang

News | Senin, 30 Maret 2026 | 09:50 WIB

BPBD Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Jakarta Hingga Awal April

BPBD Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Jakarta Hingga Awal April

News | Senin, 30 Maret 2026 | 09:38 WIB

Pertama Dalam Sejarah Zionis Larang Pemimpin Gereja Ibadah di Makam Kudus

Pertama Dalam Sejarah Zionis Larang Pemimpin Gereja Ibadah di Makam Kudus

News | Senin, 30 Maret 2026 | 09:38 WIB

Rudal Ansar Allah Hantam Israel Demi Bela Iran, Serangan Besar Akan Terus Berlanjut ke Zionis

Rudal Ansar Allah Hantam Israel Demi Bela Iran, Serangan Besar Akan Terus Berlanjut ke Zionis

News | Senin, 30 Maret 2026 | 09:31 WIB

Paus Leo Kritik Donald Trump: Tuhan Tolak Doa Pemimpin Pengobar Perang

Paus Leo Kritik Donald Trump: Tuhan Tolak Doa Pemimpin Pengobar Perang

News | Senin, 30 Maret 2026 | 08:55 WIB

Update SNBP 2026: Cek Hasil Seleksi Jalur Prestasi Resmi

Update SNBP 2026: Cek Hasil Seleksi Jalur Prestasi Resmi

News | Senin, 30 Maret 2026 | 08:20 WIB

Soroti Kasus Amsal Sitepu, Praktisi Hukum Desak Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kreatif

Soroti Kasus Amsal Sitepu, Praktisi Hukum Desak Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kreatif

News | Senin, 30 Maret 2026 | 07:35 WIB

Belanja Pegawai Mau Dibatasi 30 Persen APBD, Pemprov DKI Pastikan PPPK Jakarta Tak Dikorbankan

Belanja Pegawai Mau Dibatasi 30 Persen APBD, Pemprov DKI Pastikan PPPK Jakarta Tak Dikorbankan

News | Senin, 30 Maret 2026 | 07:14 WIB