Selesaikan Masalah BPJS di RSUD DKI, Anies Siapkan Kredit Lewat Bank DKI

Dwi Bowo Raharjo, Fakhri Fuadi Muflih

Jum'at, 30 Agustus 2019 | 21:42 WIB
Selesaikan Masalah BPJS di RSUD DKI, Anies Siapkan Kredit Lewat Bank DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ingin menyelesaikan masalah tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta. Caranya, ia menyiapkan kredit lewat Bank DKI.

Bank DKI nantinya akan menyiapkan anggaran kredit untuk sejumlah RSUD di Jakarta. Anggaran itu akan menjadi dana talangan untuk mengatasi tunggakan RSUD dalam menyelenggarakan BPJS.

"Kami siapkan prinsip dari bank DKI. Sehingga bisa menangani kekurangan sampai dengan pembayaran tuntas," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Dalam pelaksanaannya, Bank DKI akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI untuk program kredit tersebut. Menurutnya kebijakan ini sudah dijalankan sejak tahun lalu.

"Iya (dana cadangan) dan itu sudah kita jalankan sejak tahun lalu," kata dia.

Sebelumnya Bank DKI menyatakan telah menyiapkan penyaluran Kredit Supply Chain Financing (SCF) senilai Rp 93 miliar kepada enam RSUD di DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk membantu pengguna BPJS di Jakarta.

Enam RSUD yang menerima dana kredit dari Bank DKI itu adalah RSKD Duren Sawit senilai Rp 5 miliar, RSUD Budhi Asih Rp 15 miliar, RSUD Koja Rp 20 miliar, RSUD Pasar Rebo Rp 18 miliar, RSUD Tarakan 15 miliar dan RSUD Cengkareng Rp 20 miliar.

Pemberian kredit itu ditandai dengan Penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi dan sejumlah Direktur RSUD. Penandatanganan ini disaksikan oleh Kepala BPKD DKI Jakarta, Edi Sumantri dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti di kantor Dinas Kesehatan DKI, Jalan Kesehatan.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini, berharap para RSUD penerima dana tersebut bisa membantu memberikan layanan kesehatan tanpa terhambat dan berjalan dengan baik. Menurutnya dana tersebut diberikan karena enam RS itu merupakan pelayan publik yang memerlukan dukungan keuangan.

baca juga

Herry menyebut pemberikan kredit ini merupakan tahap awal dukungan Bank DKI terhadap pengguna BPJS. Pihaknya mengaku bangga telah menyalurkan dana tersebut demi warga Jakarta.

“Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi Bank DKI untuk dapat memberikan jasa perbankan dalam bentuk Supply Chain Financing yang pada hari ini diawali dengan enam RSUD dan RSKD di DKI Jakarta,” kata Herry melalui keterangan tertulis.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PKL Bakal Diizinkan Dagang di Trotoar, PSI: Anies Menentang MA

PKL Bakal Diizinkan Dagang di Trotoar, PSI: Anies Menentang MA

News | Jum'at, 30 Agustus 2019 | 17:23 WIB

Pemkab Bekasi Alihkan Ratusan Ribu Peserta BPJS PBI APBN ke APBD

Pemkab Bekasi Alihkan Ratusan Ribu Peserta BPJS PBI APBN ke APBD

Jabar | Jum'at, 30 Agustus 2019 | 14:28 WIB

Beli Alat Bantu Dengar Anaknya Rp 5 Juta, Asa Terakhir Tetty Cuma ke Anies

Beli Alat Bantu Dengar Anaknya Rp 5 Juta, Asa Terakhir Tetty Cuma ke Anies

News | Jum'at, 30 Agustus 2019 | 14:15 WIB

Mengaku Keluarga, Ida Gagal Ketemu Anies di Balai Kota

Mengaku Keluarga, Ida Gagal Ketemu Anies di Balai Kota

News | Jum'at, 30 Agustus 2019 | 10:54 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×