Gerindra Minta Jokowi dan Menterinya Berkantor di Papua Sampai Situasi Reda

Dwi Bowo Raharjo | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Senin, 02 September 2019 | 12:39 WIB
Gerindra Minta Jokowi dan Menterinya Berkantor di Papua Sampai Situasi Reda
Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade. (Suara.com/Ummi Saleh)

Suara.com - Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran Kabinet Kerja untuk sementara berkantor di Papua. Andre berharap setelah pemimpin negara itu berkantor di Papua bisa menyerap aspirasi masyarakat Papua agar situasi kembali sejuk.

"Jadi meminta beliau dan jajaran beliau untuk berkantor lalu bertemu dengan masyarakat, menyerap aspirasi sehingga harapan kita situasi kembali sejuk, kembali guyub," ujar Andre sebelum menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Anggota DPR terpilih dari Partai Gerindra itu menyebut usulan kepada Jokowi tersebut sebagai latihan pemerintah sebelum berpindah Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Ya anggap lah berkantor di Papua ini sebagai latihan pindah Ibu Kota. Latihan, kan mau pindah ke Kalimantan lima tahun lagi, ya anggap saja latihan berkantor dengan kabinet, di luar Jakarta seperti apa. Seminggu dua Minggu sehingga situasi reda, yang pasti kita semua cinta Papua harapan kita jangan sampai ada Timor Leste jilid dua," ucap dia.

Lebih lanjut, Andre menginginkan pemerintah berkantor di Papua sampai kondisi di sana sudah benar-benar kondusif. Andre tak ingin ada disintegrasi seperti Timor Leste yang merdeka dari Indonesia pada 20 tahun lalu.

"Ya berkantor hanya sampai situasi reda, Presiden dan jajaran kabinet bisa menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat Papua sepeti apa," kata dia.

"Dan memberikan solusi menyelesaikan masalah Papua. Kita semua cinta Papua, kita tidak ingin ada disintegrasi bangsa dan kita tidak ingin ada kejadian seperti kasus Timor Leste jilid II," Andre menambahkan.

Menurutnya kehadiran Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian belum bisa meredam gejolak di Papua dan Papua Barat. Sebab kata Andre, situasi kembali rusuh saat Kapolri dan Panglima TNI kembali ke Jakarta.

"Faktanya kan setelah Panglima TNi dan Kapolri pulang, malah rame kan. Ya kan, kejadian rusuh itu setelah Kapolri dan Panglima TNI pulang kan. Ya jadi tentu harapan kita presiden datang memberikan penyelesaian," tuturnya.

Usulan tersebut akan disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Sebab kata Andre, kedatangan Jokowi bisa menyejukkan situasi yang saat ini memanas di Papua.

"Bagaimana pun juga pak Jokowi menang 90 persen lebih di Papua, tentu pemenang pemilu lebih 90 persen itu dicintai oleh masyarakat Papua, bahkan di beberapa kabupaten beliau menangnya 100 persen bro, tentu sangat dicintai. Jadi orang yang dicintai datang kan Situasi panas kembali sejuk, itu maksud sayang," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Soal Isu Aksi Susulan di Manokwari, Polri: Perusuh Akan Ditindak

Soal Isu Aksi Susulan di Manokwari, Polri: Perusuh Akan Ditindak

News | Senin, 02 September 2019 | 12:23 WIB

Ada Kerusuhan, BPS Papua Tak Gelar Rilis Inflasi Agustus 2019

Ada Kerusuhan, BPS Papua Tak Gelar Rilis Inflasi Agustus 2019

Bisnis | Senin, 02 September 2019 | 12:16 WIB

Jadi Tersangka Hoaks Mahasiswa Papua, Mak Susi Pertimbangkan Pra Peradilan

Jadi Tersangka Hoaks Mahasiswa Papua, Mak Susi Pertimbangkan Pra Peradilan

Jatim | Senin, 02 September 2019 | 12:12 WIB

Terkini

Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti

Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:09 WIB

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:07 WIB

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:06 WIB

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:03 WIB

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:50 WIB

22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa

22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:47 WIB

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:37 WIB

Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia

Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:29 WIB

Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya

Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:29 WIB

Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal

Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:17 WIB