Jawab Isu Bubarkan TGUPP era Anies, Golkar: Kerjanya Beda dengan Zaman Ahok

Suara.com - Fraksi partai Golkar di DPRD Jakarta turut menanggapi usulan pembubaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Isu itu muncul setelah pembantu Gubernur Anies Baswedan itu dinilai kinerjanya kurang baik.

Anggota DPRD Fraksi Golkar, Judistira Hermawan, itu membandingkan dengan TGUPP zaman Anies dengan masa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Judistira mengatakan TGUPP era Ahok yang berjumlah enam orang kerjanya lebih kelihatan daripada dengan TGUPP era Anies. Sementara jumlahnya di masa Anies jauh lebih banyak mencapai puluhan orang.

"Ada perbedaan di saat Ahok dan Anies, zaman Ahok itu TGUPP berjumlah enam orang, tapi ada kinerja dan diperlihatkan," kata Judistira saat dihubungi, Jumat (13/9/2019).

Selain perbedaan jumlah, Judistira juga menyebut gaji TGUPP Anies berbeda dengan Ahok. Gaji TGUPP era Anies anggarannya diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Karena itu ia menyayangkan anggaran daerah yang terbuang tapi kinerjanya kurang baik.

"Zaman pak Anies dibayar menggunakan anggaran daerah, tapi efektifitas kinerjanya tidak kelihatan. Padahal jumlahnya mencapai puluhan orang," jelasnya.

Meski demikian ia tidak mengusulkan agar TGUPP Anies dibubarkan. Kakak dari aktris Nia Ramadhani ini ingin agar kinerja TGUPP sekarang lebih ditingkatkan.

"Seharusnya kinerjanya lebih diperlihatkan karena memakai uang rakyat. Sejauh ini mereka tidak kelihatan, hanya kelihatan di twitter," pungkasnya.

Sebelumnya Eks anggota Presidium Alumni (PA) 212 Faizal Assegaf mengkritik keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Menurutnya, tim tersebut mestinya ditiadakan.

Melalui jejaring Twitter pribadinya @faizalassegaf, Faizal Assegaf menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak mempertahankan TGUPP.

Blak-blakan, Faisal menganggap tim tersebut tidak memiliki manfatat bagi rakyat dan justru menghabiskan anggaran pemprov.

"Sebaiknya pak @aniesbaswedan segera bubarkan TGUPP, tidak ada manfaat dan hanya kuras uang rakyat," cuit @faizalassegaf, Rabu (11/9/2019).