Pengesahan RUU KPK Dihadiri 80 Anggota Dewan, Gerindra: Gugat Saja

Bangun Santoso, Novian Ardiansyah

Selasa, 17 September 2019 | 15:41 WIB
Pengesahan RUU KPK Dihadiri 80 Anggota Dewan, Gerindra: Gugat Saja
Suasana bangku kosong saat Rapat Paripurna Pengesahan RUU KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9). Meski Pimpinan Sidang mengklaim ada 289 dari 560 anggota DPR yang sudah menandatangani daftar hadir, namun hanya 80 anggota yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut. [Suara.com/Arya Manggala]

Suara.com - Wakil Ketua Komisi III Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa menanggapi terkait rapat paripurna pengesahan perubahan RUU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau RUU KPK yang hanya dihadiri sekitar 80 anggota DPR RI.

Menurut Desmond, rapat paripurna tersebut bisa jadi digugat jika memang ada pihak-pihak yang menganggap sidang pengesahan RUU KPK tersebut ilegal lantaran tidak dihadiri separuh lebih dari total 560 anggota dewan untuk mencapai kuorum.

"Ya gugat saja ke judicial review bahwa ini ilegal, gitu aja. Gerindra dukung. Ya gugat saja," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Diketahui, rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan perubahan kedua RUU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau RUU KPK.

Namun rapat tersebut hanya dihadiri sekitar 80 orang anggota dewan saja. Pemandangan bangku kosong tampak terlihat di tengah penyampaian laporan Ketua Badan Legislasi Supratman ihwal pembahasan revisi UU KPK, yang kemudian dilanjutkan dengan pengesahan perubahan kedua RUU KPK oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melalui ketok palu usai menanyakan persetujuan kepada anggota dewan yang hadir.

Berdasarkan daftar hadir dari Sekretariat Jenderal DPR RI tercatat ada 289 anggota dewan yang telah menandatangani absensi. Namun ratusan anggota dewan yang tanda tangan tersebut tak tampak hadir saat rapat paripurna berlangsung.

Di mana kenyataan di dalam sidang justru bertolak belakang dengan catatan absensi anggota dewan. Dari pantauan wartawan, terhitung hanya sekitar 80 kursi anggota dewan yang terisi saat rapat paripurna untuk mengesahkan RUU KPK dimulai.

Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPR dalam memimpin Rapat Paripurna wajib memperhatikan kuorum rapat.

Rapat paripurna dinyatakan kuorum apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah total anggota DPR yang terdiri dari atas lebih dari separuh unsur fraksi.

baca juga

Itu berarti rapat paripurna harus dihadiri oleh lebih dari 280 anggota dewan yang mana jumlahnya separuh dari total anggota yang ada di Parlemen Senayan. Baru kemudian rapat mencapai kuorum.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Paripurna Pengesahan Revisi UU KPK Cuma Dihadiri 80 Orang, Ini Kata Fahri

Paripurna Pengesahan Revisi UU KPK Cuma Dihadiri 80 Orang, Ini Kata Fahri

News | Selasa, 17 September 2019 | 15:36 WIB

UU KPK Sah! Jokowi Ingkar Janji, Rakyat Terancam Dijajah UU Sendiri

UU KPK Sah! Jokowi Ingkar Janji, Rakyat Terancam Dijajah UU Sendiri

News | Selasa, 17 September 2019 | 15:28 WIB

Kursi Kosong Warnai Pengesahan Revisi UU KPK

Kursi Kosong Warnai Pengesahan Revisi UU KPK

Foto | Selasa, 17 September 2019 | 15:23 WIB

Revisi UU KPK Disahkan DPR, Laode M Syarif: Melumpuhkan Penindakan

Revisi UU KPK Disahkan DPR, Laode M Syarif: Melumpuhkan Penindakan

News | Selasa, 17 September 2019 | 15:10 WIB

UU KPK Sah! PUKAT UGM: Penyidikan Korupsi Besar Berpotensi Berhenti

UU KPK Sah! PUKAT UGM: Penyidikan Korupsi Besar Berpotensi Berhenti

News | Selasa, 17 September 2019 | 15:09 WIB

Di Absen Ada 289 Tanda Tangan Dewan, Tapi Cuma 80 Orang Ikut Sahkan RUU KPK

Di Absen Ada 289 Tanda Tangan Dewan, Tapi Cuma 80 Orang Ikut Sahkan RUU KPK

News | Selasa, 17 September 2019 | 15:00 WIB

Terkini

Dimediasi Dasco, PWI dan Hotman Paris Berdamai: Laporan Dugaan Penghinaan Dicabut

Dimediasi Dasco, PWI dan Hotman Paris Berdamai: Laporan Dugaan Penghinaan Dicabut

News | Selasa, 28 Juli 2026 | 14:05 WIB

Down and Out in Paris and London: Kisah Nyata George Orwell Mengungkap Sisi Gelap Kemiskinan

Down and Out in Paris and London: Kisah Nyata George Orwell Mengungkap Sisi Gelap Kemiskinan

Your Say | Selasa, 28 Juli 2026 | 14:05 WIB

GMFI Hapus Akumulasi Rugi Rp512,9 Juta Dolar AS, Siap Tancap Gas Ekspansi

GMFI Hapus Akumulasi Rugi Rp512,9 Juta Dolar AS, Siap Tancap Gas Ekspansi

Bisnis | Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04 WIB

Istana Minta TNI Tak Hambat Ekspor Logam Tanah Jarang

Istana Minta TNI Tak Hambat Ekspor Logam Tanah Jarang

Bisnis | Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04 WIB

Belanja Pegawai Sulit, Mendagri Desak Purbaya Segera Cairkan Anggaran DBH ke Pemda

Belanja Pegawai Sulit, Mendagri Desak Purbaya Segera Cairkan Anggaran DBH ke Pemda

Bisnis | Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04 WIB

Review Serial Lucky: Pelarian Berdarah Anya Taylor-Joy dan Misteri 10 Juta Dolar

Review Serial Lucky: Pelarian Berdarah Anya Taylor-Joy dan Misteri 10 Juta Dolar

Your Say | Selasa, 28 Juli 2026 | 14:03 WIB

Soal Peluang Harga Pertamax Turun Agustus, Wamen ESDM: Kita Ikuti Harga Pasar!

Soal Peluang Harga Pertamax Turun Agustus, Wamen ESDM: Kita Ikuti Harga Pasar!

Bisnis | Selasa, 28 Juli 2026 | 14:00 WIB

The Art of Solitude: Ketika Kesendirian Jadi Jalan Mengenal Diri Sendiri

The Art of Solitude: Ketika Kesendirian Jadi Jalan Mengenal Diri Sendiri

Your Say | Selasa, 28 Juli 2026 | 14:00 WIB

Presiden Macron Sebut Kebakaran Hutan Eropa Lebih Buruk dari Kondisi Perang Dunia II

Presiden Macron Sebut Kebakaran Hutan Eropa Lebih Buruk dari Kondisi Perang Dunia II

News | Selasa, 28 Juli 2026 | 13:58 WIB

Zero Tolerance to Fraud, BRI Apresiasi Langkah Kepolisian Tangkap DPO Kasus Penipuan

Zero Tolerance to Fraud, BRI Apresiasi Langkah Kepolisian Tangkap DPO Kasus Penipuan

Bri | Selasa, 28 Juli 2026 | 13:54 WIB

×