Suara.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengki Indarti mengaku akan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur.
Dugaan pelangggaran hukum tersebut menyangkut proses penangkapan, penahanan, dan penyidikan enam mahasiswa Papua serta penetapan status tersangka terhadap pengacara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Veronica Koman.
Poengki memastikan pihaknya akan bersurat ke Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono dan Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan terkait laporan dugaan pelanggaran tersebut. Nantinya, Kompolnas akan meminta klarifikasi kedua jenderal tersebut.
"Kami akan melakukan klarifikasi menindaklanjuti kepada Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jatim," kata Poengki di Kantor Kompolnas, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).
Sebelumnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat, aktivis dan tim advokat enam mahasiswa Papua melaporkan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur ke Kompolnas.
Selaku pihak pelapor, pendeta Suarbudaya Rahardian mengatakan, ada beberapa dugaaan pelangggaran yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Salah satunya, yakni terkait dugaan pelangggaran menghalangi akses bantuan hukum kepada enam tersangka mahasiswa Papua yang kekinian ditahan di Mako Brimob, Depok.
Rahardian mengatakan keenam mahasiswa dan aktivis Papua yang ditahan, yakini Surya Anta, Carles Kossay, Dano Tabuni, Ambrosius Mulait, Isay Wenda dan Ariana Lokbere sejatinya berhak mendapat bantuan hukum dan tidak boleh dihalang-halangi sebagaimana termaktub dalam Pasal 54, Pasal 57 ayat 1 dan Pasal 70 KUHAP.
"Tindakan kepolisian diduga telah menghalangi hak bantuan hukum sejak proses penangkapan hingga saat ini yang bertentangan dengan KUHAP," kata Rahardian.
Sementara itu, Tigor Hutapea menjelaskan dalam kesempatan ini pihaknya pun turut melaporkan Polda Jawa Timur ke Kompolnas. Laporan tersebut terkait penetapan status tersangka terhadap Veronica Koman.
Baca Juga: Mahasiswa di Yogyakarta Tuntut Pencabutan Status Tersangka Veronica Koman
Tigor menjelaskan informasi yang disampaikan Veronica Koman dalam akun Twitter pribadinya merupakan fakta-fakta yang di terimanya dari mahasiswa Papua bukan informasi bohong atau hoaks dan upaya provokatif sebagaimana yang ditudingkan Polda Jawa Timur yang menjadi dasar penetapan status tersangka tersebut. Apalagi, kata Tigor, selaku kuasa hukum AMP hal itupun wajar dilakukan oleh Veronica Koman
"Kami melihat penetapan tersangka yang diterapkan kepada Veronica Koman suatu tindakan yang menurut kami abuse ya, sewenang-wenang kepada seorang advokat maupun seorang pembela HAM," kata Tigor.
"Sehingga, kami juga mengadukan ini ke Kompolnas supaya Kompolnas bisa memeriksa dan melihat proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Veronica Koman ini benar atau tidak."
