Fatwa Haram Saja Tak Cukup, MUI: Harus Ada Ketegasan Hukum Tangani Karhutla

Chandra Iswinarno | Novian Ardiansyah
Fatwa Haram Saja Tak Cukup, MUI: Harus Ada Ketegasan Hukum Tangani Karhutla
Wakil Presiden terpilih Maruf Amin. (Suara.com/Fakhri)

Fatwa haram membakar hutan dan membiarkan kebakaran hutan terjadi hanya bersifat pedoman arahan.

Suara.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin mengatakan fatwa tahun 2016 tentang haramnya membakar hutan tak cukup untuk mencegah dan menangani terjadinya kebakaran hutan. Menurutnya, perlu ada tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku.

Wakil presiden terpilih itu mengatakan, fatwa haram membakar hutan dan membiarkan kebakaran hutan terjadi hanya bersifat pedoman arahan. Ia berujar ada orang yang takut tak berbuat karena berpedoman pada fatwa haram, namun ada juga yang tidak. Maka dari itu perlu adanya aspek lain yakni penegakan hukum.

"MUI sudah ikut berpartisipasi membuat fatwa haram, karena ini memang ada yang tentu dengan fatwa itu kemudian tidal berani, tapi ada yang tak cukup dengan fatwa, makanya perlu ada tindakan dan penegakan hukum. Kalau sifat fatwa itu bimbingan, ajakan, pedoman arahan, tapi kalau gak bisa diarahkan ya di Law Enforcement, penegakan hukum," ujar Maruf di Hotel Grand Sahid Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Diketahui, sejauh ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel sebanyak 52 lahan konsesi milik perusahan yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baca Juga: Wapres Maruf Sebut Empat Provinsi Papua Anyar Disiapkan untuk Bisa Gelar Pemilu 2024

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum KLHK) Rasio Ridho Sani mengatakan 52 lahan yang disegel tersebut berlokasi di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur seluas 9.000 hektare.

"Kami sudah melakukan penyegelan di lokasi-lokasi yang terbakar khususnya di lahan konsesi-konsesi perusahaan. Ada 52 lokasi milik perusahaan yang kami segel, luasan lebih dari 9.000 hektare di Riau, Jambi,Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur," ujar Ridho di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Ridho menuturkan dari 52 lahan konsesi milik perusahaan yang disegel, lima perusahaan di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindakan pembakaran hutan dan lahan.

Lima Perusahaan terkait dugaan tindakan pembakaran hutan dan lahan yakni PT Sinar Karya Mandiri (Provinsi Kalimantan Barat), PT ARRTU Borneo Perkebunan (Kalimantan Barat), PT ARRTU Energie Resources (Kalimantan Barat), PT Kumai Sentosa (Kalimantan Tengah) dan PT Industrial Forest Plantation (Kalimantan Tengah).

"Dari 52 (lahan konsesi perusahaan) ini kami sudah menetapkan tersangka kepada lima perusahaan," kata dia.

Baca Juga: CEK FAKTA: Kaesang Tolak Tawaran Gabung ke Demokrat Gegara Kasus Korupsi di Era SBY, Benarkah?

Kata Ridho, pihaknya terus mendalami perusahaan-perusahaan mana yang terlibat karhutla. Tidak menutup kemungkinan ada penambahan jumlah tersangka dugaan tindakan kebakaran hutan dan lahan.