Suara.com - Greenpeace, organisasi pemerhati lingkungan, menilai kampanye Sawit Baik yang digaungkan pemerintah dalam media sosial adalah hal menyesatkan.
Dana yang digunakan untuk kampanye harusnya digunakan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera maupun Pulau Kalimantan.
Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik mengatakan, pemerintah sebenarnya memiliki dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP). Tetapi, dana tersebut lebih banyak digunakan untuk subsidi biofuel.
"Nah itu (kampanye sawit bait) yang cukup keblinger (menyesatkan), artinya pemerintah dan koorporasi sawit harus bertanggung jawab. Nah, koorporasi itu punya dana BPDP (badan pengelola dana perkebunan sawit) miliaran,” kata Kiki Taufik, Rabu (25/9/2019).
“Dana itu dikumpulkan dari restribusi dari ekspor, misalnya setiap satu ton berapa USD. Nah, dana ini banyak dipakai untuk subsidi biofuel," tambahnya.
Menurut Kiki, dana tersebut seharusnya digunakan untuk pencegahan kebakaran hutan maupun lahan.
"Padahal dana ini bisa digunakan untuk pencegahan karhutla, atau bahkan mereka bukan melakukan kampanye sawit baik, mereka harus bantu pemadaman, mendirikan rumah aman dengan oksigen bersih untuk menyelamatkan masyarakat," tegasnya.
Oleh karena itu, Greenpeace mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan sebagai bencana nasional.
"Yang paling penting sekarang bagi negara adalah, harus segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Dengan menetapkan status bencana nasional, maka seluruh sumber daya harus ke sana bantu," kata Kiki.
Baca Juga: Greenpeace Kritik Gaya Jokowi saat di Lokasi Kebakaran Hutan
Kiki juga menyayangkan sikap pemerintah yang menolak bantuan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Siangpura, bahkan bantuan dari provinsi lain seperti DKI Jakarta juga ditolak.
