Sempat Ditegur Tempo, Akun Gerindra Plagiat Lagi?

Suara.com - Akun resmi Partai Gerindra dituding plagiat setelah sebelumnya ditegur oleh Tempo. Kini warganet mempermasalahkan cuitan Twitter @Gerindra tentang batik.

Cuitan berikut ini diunggah akun @Gerindra pada Rabu (2/10/2019).

"1. Batik pertama kali diperkenalkan kepada dunia internasional oleh Presiden Soeharto saat mengikuti konferensi PBB. Padahal dulunya, batik kurang mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda," tulis akun Twitter @Gerindra.

Cuitan ini ternyata mencomot tulisan dari portal media Tribunnews berjudul "Sejarah Hari Batik Nasional, Berawal dari Dikukuhkannya Batik Indonesia sebagai Warisan UNESCO" yang terbit pada Rabu (2/10/2019) pukul 08.59 WIB.

Sementara cuitan akun Partai Gerindra tentang batik diunggah sekitar pukul 7 malam. Twit tersebut bahkan dibuat treat hingga 19 poin.

Warganet menuliskan komentar di ciutan tersebut.

"Copas dr sini min ?https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2....Hiya hiya hiya ketawan lagi," tulis @JPujarama.

"Sumber nya jgn lupa di lampirkan ya..." tulis @Delpiero_2006.

Jubir Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi juga ikut memberikan komentar.

"Kemaren plagiat @tempodotco sekarang plagiat @tribunnews. Serius, pak @prabowo, admin partai anda kayaknya gak paham betapa pentingnya sebuah penghargaan kepada hak intelektual orang lain, tak pula paham etika mengutip. Ini admin rekrut dimana sih? Min @psi_id jangan gini ya," komentar Dedek lewat akun Twitter @Uki23.

Dedek juga membandingkan treat twit akun Partai Gerindra dengan tulisan tetang batik di Tribunnews.

Sebelumnya, Tempo News Room menegur Partai Gerindra dengan satu kalimat yang diapit tanda kutip karena diduga @Gerindra meng-copas alias menyalin cuitannya tanpa memberikan kredit.

"Biasakan untuk mencantumkan sumber ketika mengutip."

Kutipan itu sendiri berasal dari opini majalah Tempo edisi Sabtu, 28 September 2019.

Tulisan tersebut berjudul "Saatnya menertibkan buzzer", dengan ringkasan sebagai berikut: Jokowi harus mengendalikan pendengungnya, yang makin lama makin ngawur. Berpotensi merusak demokrasi.