Suara.com - Koordinator BEM SI Wilayah Se-Jabodetabek Banten, Muhammad Abdul Basit atau Abbas mengakui bahwa ada upaya menggembosi mahasiswa agar tidak turun ke jalan melalukan aksi menuntut Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.
Menurutnya, upaya meredam tersebut sudah terlihat dari gelagat para aparat yang mulai mencoba mendekati BEM di kampus-kampus. Kendati begitu, ia tak menyebut gamblang pihak aparat mana yang ia maksud.
“Iya banyak banget sekali, sekarang kampus-kampus yang tergabung dalam BEM SI itu sedang didatangi oleh pihak aparat melalui jalur birokrasi maupun langsung,” kata Abbas saat dihubungi wartawan, Selasa (15/10/2019).
Ia pun sangat menyayangkan sikap aparat yang mencoba melakukan peredaman agar mahasiswa tak berunjuk rasa menjelang atau saat pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung DPR MPR.
“Kalau itu hanya sebatas koordinasi antara aparat dan mahasiswa oke saja. Cuma yang disayangkan itu ketika sifatnya sudah meredam atau jangan sampai turun ke jalan ini sudah melanggar kebebasan berpendapan di lingkup akademisi kampus,” bebernya.
Penyayangan sikap juga ditunjukan atas diskresi untuk tidak memberikan surat tanda penerimaan aksi yang diberlakukan Polda Metro Jaya mulai tanggal 15- 20 Oktober 2019.
Meski Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono mengatakan pelaksanaan unjuk rasa pada tanggal tersebut merupakan ilegal, Abbas berujar bahwa BEM SI tetap berencana turun ke jalan meski belum dipastikan kapan waktunya.
“Ya kita semakin dilarang semakin kita mau melakukan itu. Karena prinsipnya aksi itu bukan perizinan tapi pemberitahuan,” kata Abbas kepada wartawan, Selasa (15/10/2019).
Abbas juga mengatakan kepastian BEM SI Jabodetabek turun ke jalan lantaran mereka menilai hal itu merupakan cara terbaik agar Jokowi segera mengeluarkan Perppu KPK.
Baca Juga: Demo Mahasiswa Timbulkan Korban, Kompolnas Dinilai Terkesan Diam
“Kalau dari teman-teman itu memang mendesak untuk aksi karena itu cara yang paling baik untuk menekan presiden untuk mengeluarkan Perppu,” kata Abbas.
