Suara.com - Badan Eksekutif Mahsiswa (BEM) Seluruh Indonesia atau BEM SI kecam larangan demonstrasi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin. BEM SI mengatakan kalau pun mereka demo, demo itu bukan untuk menggagalkan pelantikan tersebut.
BEM SI menyatakan larangan demo itu kurang bijak.
"Kami memandang sikap kepolisian kurang bijak dengan adanya pelarangan aksi," kata Ketua BEM SI, Muhammad Nurdiyansyah alias Dadan, ketika dikonfirmasi Suara.com, Selasa (15/10/2019).
Menurut dia, aksi ini merupakan penyapaian pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Maka ketika ada pelarangan tentu hal ini berbenturan dengan konstitusi yang ada.
"Kami memandang aparat terlalu reaktif dalam mengambil sikap tersebut. Padahal bentuk penyampaian pendapat tentu beragam dan jangan selalu digeneralisir bahwa akan selalu berakhir chaos dan mengganggu kestabilan bangsa," tutur Dadan.
"Justru sikap melarang ini lah yang membuat kondisi tidak stabil. Negara perlu memahami dan memenuhi hak hak warganya. Melarang aksi, demonstrasi merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum dan kebebasan berekspresi. Bagi tugas aja, kami aksi, yang mengamankan polisi, kan simpel," tuturnya.
Sementara itu, Badan Esekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tidak akan ikut-ikutan demo saat pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Jakarta.
"Kalau sejauh ini (BEM UI) tidak pernah ada bahasan untuk aksi di pelantikan (presiden dan wakil presiden)," kata ketua BEM UI Manik Marganamahendra .
Ketika ditanya rencana BEM Seluruh Indonesia akan melakukan aksi demo saat pelantikan tersebut, Manik membenarkan. Namun, dirinya menyarankan untuk mengkonfirmasi koordinaror Pusat BEM SI terkait rencana aksi saat pelantikan presiden dan wakil presiden.
Baca Juga: Eksekusi Penggusuran Makam Wareng di Kota Tangerang Diwarnai Bentrokan
"Kalau untuk BEM SI bisa ditanya langsung ke koordinator pusatnya," ucap Manik singkat.
Kontributor : Supriyadi
