Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat ikut menyoroti polemik besaran anggaran di Pemprov DKI Jakarta soal pengadaan lem aibon dan sejumlah alat tulis kantor (ATK).
Djarot lebih fokus terhadap siapa yang melalukan input data hingga belakangan anggaran tersebut ramai diperbincangkan. Ia pun juga enggan menudingkan kesalahan sepenuhnya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Ini bukan semata-mara kesalahan Pak Anies, tapi kita bisa lacak siapa yang menginput, siapa yang mengetuk anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja,” kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Kendati tak menyalahkan Anies sepenuhnya, namun Djarot mengaku tidak sepaham dengan pernyataan Anies yang condong menyalahkan sistem e-budgeting peninggalan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
“Jadi gini, kalau sistem yang salah itu salahnya di mana? Kalau menurut saya sih yang salah ya yang menginput, yang menginput inilah yang harus dievaluasi. Kalaupun memang sistemnya itu masih belum benar, ya tugasnya Bappeda dong untuk benerin,” kata anggita DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu.
“Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi kita-kita SDM-nya yang input. Kita bisa sempurnakan sistem itu sebenarnya, itu tugas kita,” sambungnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedanmenganggap sistem untuk merancang anggaran, e-budgetingsebagai penyebab terjadinya kontroversi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belakangan ini.
Ia pun menyatakan akan mengubah sistem yang dibuat oleh Gubernur pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Menurut Anies, sistem tersebut meskipun sudah memanfaatkan teknologi digital, tapi kerjanya masih manual. Anies mengaku sistem ini sudah ada sejak sebelum ia menjabat.
Baca Juga: Ahok Singgung Mark Up dan Maling soal Skandal Lem Aibon Pemprov DKI
"Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia. Apakah sistem ini baru tahun ini? Tidak. Berati mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun tahun mengandalkan manusia," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Ia menganggap seharusnya sistem untuk merancang anggaran itu sudah otomatis. Ia mencontohkan, ketika anggaran dirancang, sistem sudah bisa mendeteksi secara otomatis adanya kejanggalan.
"Begitu ada masalah langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Ini tinggal dibuat algoritma aja, if item-nya itu jenisnya aibon, harganya Rp 82 M, sebenarnya kan enggak semahal itu," jelas Anies.
