REGIONAL:
Suara.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menyebut tata kelola Partai Golongan Karya (Golkar) semakin menyimpang. Ia pun menanggapi memanasnya bursa calon ketua umum Golkar dimana Bambang disebut-sebut akan ikut maju.
Hal ini disampaikan oleh Bambang Soesatyo dalam acara Sarinya Berita yang videonya diunggah ke kanal Youtube realita TV pada Jumat (8/11/2019).
Awalnya, pembawa acara Rahma Sarita menanyakan kepada Bambang Soesatyo terkait memanasnya bursa calon ketua umum Partai Golkar.
"Sudah memutuskan ini? Jadi ini?" tanya Rahma Sarita.
Bambang Soesatyo menjawab bahwa ia belum memutuskan apakah akan maju dalam pemilihan calon ketua umum Partai Golkar.
"Saya belum memutuskan apakah saya maju atau tidak karena saya harus melihat pasar dulu. Apakah saya didukung oleh mayoritas suara di daerah, yang pasti ada saatnya saya sampaikan kepada publik bahwa saya maju atau tidak, sabar aja," ucap Bambang yang tidak lama lagi akan mengumumkan apakah akan maju atau tidak.
Namun Bambang mengatakan bahwa sebagian besar kader Partai Golkar menginginkan perubahan di internal pengurusan partai.
"Banyak pimpinan daerah Partai Golkar dan kader-kader Partai Golkar di akar rumput itu merasakan bahwa tata kelola partai hari-hari ini semakin menyimpang dan jauh dari harapan," kata Bambang.
Pria kelahiran 10 September 1962 itu menyebutkan contoh penyimpangan yang terjadi di internal partainya. Seperti pergantian pimpinan alat kelengkapan dewan yang harusnya diputuskan dalam rapat pleno.
"Kemarin itu plenonya justru mendadak. Itu hampir satu tahun lebih kita tidak pernah pleno. Sebuah partai politik agak aneh juga kalau tidak pernah mengadakan rapat," ucap Bambang.
"DPP yang kemarin ini, saya pengurus DPP, tapi hampir satu tahun tidak pernah ada rapat. Kemarin ada rapat pun baru sehari sebelumnya diberitahu," imbuhnya.
Rahma Sarita bertanya kembali, "Seberapa buruk manajemen di Golkar sekarang ini sampai dikatakan seperti itu?"
Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa dalam semua hal di partai Golkar perlu adanya perubahan. Ia menyebutkan bahwa DPP tidak mengayomi kader-kader di daerah.
"Akhirnya mereka ke Jakarta curhat, ada yang sampai menggadaikan mobil, menggadaikan rumah. Semula pusat menjanjikan uang saksi, mereka sudah umumkan ada uang saksi, buka pelatihan begitu hari-H uang saksinya enggak turun," cerita Bambang Soesatyo.
"Sementara dia harus dituntut menyiapkan uang saksi. Ya, terpaksa daripada rumahnya digeruduk sama kadernya sendiri ya terpaksa jual mobil, gadai rumah, itu yang terjadi hampir seluruh daerah," tambahnya.
TERPOPULER
