REGIONAL:
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ingin mengevaluasi pelaksanaan Pilkada langsung. Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani hal tersebut harus melihat terlebih dahulu urgensinya.
Sebab Pilkada secara langsung sudah lama dilaksanakan. Meski begitu, Puan menyebut memang pelaksanaan tersebut masih butuh evaluasi. Namun ia mewanti agar evaluasi tersebut didahului oleh kajian yang mendalam.
“Dan memang banyak hal yang perlu dievaluasi. Kemudian ada urgensi tertentu itu Komisi II dan mengkaji hal itu secara hati-hati. Jangan sampai kita mundur ke belakang,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Puan meminta evaluasi nantinya harus mendetail di setiap daerah yang melaksanakan Pilkada langsung. Sebab, ia menilai setiap wilayah memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda dalam pemilihan kepala daerahnya masing-masing.
“Kita kan negara besar, 500 lebih kabupaten/kota dengan 34 provins. Kita lihatnya case by case dalam artian tak bisa secara menyeluruh, ada daerah yang berhasil, ada yang perlu evaluasi. Ini kita cermati secara hati-hati dan kita kaji secara hati. Jangan sampai kita reaktif dan mundur ke belakang,” ujar Puan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pelaksanaan pilkada secara langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.
Salah satu mudaratnya yakni, biaya politik yang tinggi hingga membuka potensi adanya korupsi terhadap pemimpin terpilih hasil Pilkada.
“Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik Pemilu, Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun?” kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 M mau jadi bupati mana berani dia, udah mahar politik,” sambungnya.
TERPOPULER