Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas progres penanganan gempa bumi di NTB dan Sulawesi Tengah. Dalam rapat tersebut, Ma'ruf memutuskan status transisi tanggap darurat di NTB dan Sulteng diperpanjang.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan target awal untuk menanggulangi penanganan gempa bumi di NTB adalah 31 Desember 2019. Namun karena proses belum rampung, maka diputuskan akan diperpanjang antara tiga sampai empat bulan ke depan.
"Tergantung dari hasil evaluasi pemerintah provinsi yang nantinya akan memutuskan berapa lama sehingga kita harapkan 100 persen rumah penduduk baik rusak berat sedang dan ringan itu bisa selesai," kata Doni di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).
Dalam rapat tersebut Ma'ruf sempat meminta kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara agar pemberian bantuan kepada korban gempa bumi bisa dilakukan secara pararel agar masyarakat yang menjadi korban gempa tidak terlalu lama menunggu bantuan.
"Sehingga bantuan jaminan hidup dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial itu bisa disalurkan lebih cepat dari apa yang selama ini dalam perencanaan," ujarnya.
Terkait dengan penanganan pasca gempa bumi di Sulawesi Tengah dilaporkan bahwa sebanyak Rp 1,9 triliun sudah digelontorkan pemerintah pusat ke rekening daerah. Dana tersebut diperuntukan untuk membangun rumah masyarakat yang rusak.
Adapun Rp 235 miliar berasal bantuan luar negeri untuk membangun rumah berat di Sulteng. Setidaknya ada 4.522 unit rumah rusak berat yang akan dibangun oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR.
"Dan beberapa donor lainnya itu mencapai lebih dari 11 ribu unit rumah (dibangun)," tandasnya.
