Suara.com - Para petani Kendeng yang tergabung dalam Forum Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Koordinator Forum Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Gunretno mengatakan kedatangan para petani untuk meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menindaklanjuti KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).
"Kami datang ketemu pak Moeldoko dalam rangka pengin menanyakan KLHS yang diperintahkan pak Jokowi. Jadi kami minta ini harus dijalankan. Setelah ini yang memerintahkan pak Jokowi," ujar Gunretno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
KLHS diketahui merupakan perintah Presiden RI yang lahir saat bertemu petani Kendeng pada tanggal 2 Agustus 2016 di Istana Negara Jakarta.
Gunretno mengaku para petani memiliki beberapa bukti rekaman atau rekaman visual bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih memberikan izin kegiatan pertambangan di Pegunungan Kendeng.
Pasalnya berdasarkan kajian KLHS, tidak boleh lagi ada izin untuk kegiatan pertambangan di Pegunungan Kendeng.
"Kami malah punya beberapa bukti-bukti rekaman visual, kayaknya KLHS yang diperintahkan pak Jokowi ini, enggak mau dilakukan di daerah. Ini kan terus gimana? lah di luar itu, fakta lapangan tentang tambang yang di Pegunungan Kendeng ini merah sekali, ada yang legal, ada yang ilegal," ucap dia.
Karenanya Forum Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng datang untuk menanyakan tindaklanjut KLHS saat bertemu Jokowi pada 2 Agustus 2016 lalu.
Ketika itu, kata dia, Presiden Jokowi sepakat untuk membuat KLHS lebih dahulu sebelum pabrik Semen Indonesia beroperasi.
"2016 yang kami ketemu pak Jokowi itu, itu kan 2 tahun selesai. Setelah selesai, terus kemarin ada pemilu, kami juga tenang kan, (setelah) pak Jokowi sudah dilantik, kami mau menanyakan tindak lanjut KLHS itu melalui pak Moeldoko," ucap dia.
Maraknya kegiatan tambang di daerah Kendeng, para petani pun mendesak Presiden Jokowi untuk kembali melakukan tindakan.
"Setelah ini yang memerintahkan pak Jokowi, ini harus kembali ke pak Jokowi. Nanti ditindaklanjuti semacam membuat instruksi presiden, atau peraturan, ini terserah pak Jokowi. Tapi ini kan perintah pak Jokowi sendiri, ketika ini tidak dilaksanakan, ini kasihan pak Jokowi. ini perintah kepala negara," katanya.
TERPOPULER
