Suara.com - Menteri Agama (PMA) Nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim menuai banyak protes terutama dari kalangan organisasi masyarakat berbasis Islam. Mendengar hal tersebut Menteri Agama (Menag) Fachrul Rozi menegaskan tidak akan mencabut peraturan tersebut.
Menurut Fachrul, bahwa peraturan tentang Majelis Taklim sudah bagus untuk diterapkan. Maka dari itu tidak ada alasan baginya untuk membatalkan peraturan tersebut.
"Saya enggak ada niat sedikitpun untuk mencabut itu, sudah bagus," kata Fachrul saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).
Salah satu pihak yang memprotes ialah datang dari ormas Islam Rabithah Alawiyah. Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen Bin Smith menilai kalau peraturan Majelis Taklim menjadi bukti pemerintah akan mengawasi umat Islam.
Menanggapi hal tersebut, Fachrul malah mempertanyakan balik terkait dengan pasal yang mangandung pemerintah akan mengawasi Majelis Taklim. Lagipula ia mengklaim kalau banyak pihak yang sudah mendukung adanya peraturan tersebut.
"Pasal mana yang mengawasi, enggak ada, ada pasal yang mengawasi bagus banget kok," katanya balik bertanya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen Bin Smith meminta kepada pemerintah untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan yang malah membuat umat Islam di Indonesia menjadi resah.
Dirinya tidak ingin apabila organisasi-organisasi masyarakat Islam, ulama, hingga habaib malah dicurigai tidak setia kepada NKRI.
Habib Zen memahami kemungkinkan kalau pemerintah memunculkan kebijakan-kebijakan guna mewujudkan hal-hal yang baik bagi bangsa dan tanah air. Akan tetapi ia meminta kepada pemerintah untuk bisa membuat kebijakan yang malah dianggap mencurigai para ormas Islam.
"Janganlah ormas-ormas Islam yang di dalamnya bernaung para ulama, habaib serta dai dicurigai seakan-akan tidak mendukung pemerintah dan merongrong NKRI," kata Habib Zen.
Habib Zen meyakini apabila unsur-unsur yang tadi disebutkan tidak akan mengkhianati pengorbanan daripada pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.
Ketika ditanya seusai acara, Habib Zen mengungkapkan bahwa salah satu kebijakan pemerintah yang membuat resah ialah Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Majelis Taklim.
Kata dia, PMA itu malah membuat umat Islam beranggapan seolah-olah pemerintah mengawasi jalannya Majelis Taklim yang mayoritas dikelola oleh masyarakat secara mandiri.
"Niatnya katanya tidak ada suatu hal yang... tapi orang mulai sudah trauma sendiri seakan-akan Majelis Taklim itu diawasi," ujarnya.
Padahal menurutnya, masih banyak permasalahan di Indonesia yang seharusnya bisa menjadi perhatian pemerintah untuk segera diselesaikan semisal kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
TERPOPULER
