Suara.com - Ketua DPP Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago merespons pernyataan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang menyebut lahan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur dikuasai sejumlah pengusaha dan elite politik.
Terkait hal itu, Irma meyakini pemerintah akan membuat regulasi guna menjaga pemilik lahan meraup keuntungan yang berlebih.
Irma menyadari bahwa semua orang mempunyai hak untuk memiliki tanah ataupun aset di daerah manapun tak terkecuali lokasi Ibu Kota baru. Namun, Irma menggarisbawahi bahwa orang-orang pemilik lahan itu harus bisa merelakan ketika semisal lahannya digunakan negara.
"Tapi perlu dilihat ketika pemerintah, bangsa ini memerlukan, harus ada kerelaan dari orang tersebut untuk memberikan kepada bangsa dan negaranya," kata Irma saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).
Irma menjelaskan kalau semisal harga rata-rata transaksi jual beli di sana berkisar Rp 200 ribu per meternya maka pemilik lahan mesti menjual dengan harga itu. Justru di situlah peran pemerintah diperlukan untuk menentukan regulasi agar tidak ada pemilik lahan yang mencoba meraup keuntungan lebih.
"Kalau demi pembangunan ibu kota baru dan diperuntukkan bangun infrastruktur ibu kota baru enggak boleh. Saya yakin pemerintah mengambil jalan untuk mengeluarkan regulasi terkait itu," ujarnya.
Irma pun enggan berpikiran negatif terkait adanya unsur politis di saat banyaknya konsesi lahan milik para elite di ibu kota negara yang baru.
"Enggak, saya kira enggak (ada unsur politis). Kita tidak boleh negative thinking untuk hal itu yang penting demi bangsa dan negara ya mereka harus tunduk dengan peraturan yang dibuat pemerintah," kata dia.
Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) membeberkan, sejumlah nama politikus nasional yang diduga bakal meraup keuntungan di balik wacana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah mengatakan, sebagian besar dari mereka yang diuntungkan merupakan pemilik lahan konsesi tambang.
Merah menuturkan, pada lahan sekitar 180.965 hektar di Kalimantan Timur yang hendak dijadikan kawasan ibu kota baru, setidaknya ada 162 konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batu bara hingga properti.
Sejumlah nama pemilik konsesi yang kuat diduga akan meraup keuntungan di balik wacana pemindahan ibu kota baru tersebut, yakni adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto; Hashim Djojohadikusumo.
Selain itu, kata dia, ada pula Bendahara Umum Partai Gerindra sekaligus keponakan Prabowo; Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono.
Selain itu, Merah juga menyebut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan anak kandung eks Ketua DPR RI Setya Novanto, Rheza Herwindo. Kemudian, pengusaha Sukanto Tanoto, serta Lim Hariyanto dan Rita Indriawati.
TERPOPULER
