Suara.com - Kementerian Dalam Negeri akan memperketat izin mutitasi pejabat eselon di daerah jelang Pilkada 2020. Sehingga Kemendagri menahan izin mutasi pejabat eselon kalau pemerintah daerah berencana mengajukan.
Kemendagri khawatir akan dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada 2020. Salah satunya isu mobilisasi massa dan kampanye.
"Sampai saat ini belum ada yang mengajukan izin ke Kemendagri. Kalau izin mutasi, kami akan sangat selektif, kami tidak mau lagi ada yang ditengarai digunakan untuk kepentingan mobilisasi pilkada," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Pemerintah daerah yang harus mengajukan izin mutasi ke Kemendagri setelah 8 Januari 2020. Sementara pengajuan sebelum 7 Januari akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
"Kalau sebelum tanggal 7 Januari, itu kewenangan di Badan Kepegawaian Negara, di luar kewenangan kami, seperti mutasi yang di Riau," katanya.
Kemendagri akan menahan pemberian izin bagi pemda untuk memutasi pejabat eselonnya setelah 8 Januari 2020 sebab persepsi mutasi dari setiap lembaga berbeda-beda.
"Kita rapat dengan penyelenggara, kita satukan suara karena makna (izin mutasi) itu kan beragam, izinnya seperti apa, apakah buru-buru masuk atau tidak, kami berangkat dari komunikasi dengan DKPP ternyata salah satu substansi yang sering disengketakan adalah persoalan izin," ucapnya.
Setelah semua lembaga memiliki persepsi yang sama, barulah Kemendagri akan memberikan izin secara selektif jika memang mutasi sangat dibutuhkan daerah ketika penyelenggaraan pilkada berlangsung.
Sementara itu, untuk ribuan pejabat eselon yang sudah dimutasi di berbagai daerah beberapa hari belakang, menurut dia, tidak bisa dievaluasi Kemendagri apakah mutasi tersebut berbau kepentingan pilkada.
Baca Juga: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK, Kemendagri: Tanggung Sendiri Risikonya
"Mereka telah dimutasi sebelum tanggal 7 Januari 2020, itu di luar kewenangan kami," ujarnya. (Antara)
