Media Asing Sebut Pemerintah Biayai 10 Situs Propaganda soal Papua

Suara.com - Personel Penerangan Kodam Jaya Kopda Yunanto Nugroho disebut-sebut mengoordinasikan sejumlah laman daring propaganda pro-pemerintah soal Papua.

Media internasional Reuters mengidentifikasi adanya 10 situs yang bertujuan untuk menerbitkan propaganda pro-Pemerintah soal Papua. Situs-situs ini dimiliki dan didanai oleh TNI.

Beberapa di antara sepuluh situs tersebut telah beroperasi sejak pertengahan tahun 2017. Namun Yunanto tidak menanggapi temuan ini.

Dilansir ABC --partner Suara.com, Kamis (9/1/2020), situs-situs tersebut memublikasikan konten yang mendukung tindakan militer dan polisi dalam menumpas pemberontakan separatis di provinsi Indonesia di Papua, yang telah lama dilakukan di bawah komando Kopassus.

Kolonel Muhammad Aidi, penasihat intelijen Kopassus memberikan penghargaan kepada Yunanto pada bulan November 2019.

Ia mengatakan, Yunanto sebagai seorang operator komputer militer telah membantu membuat dan mengelola banyak situs berita sebagai bagian dari "upaya militer" dalam bermitra bersama relawan sipil, termasuk kalangan pemuda dan wartawan pemuda, yang telah mendekati TNI untuk membantu.

"Situs resmi TNI tidak dapat mempublikasikan semua yang kita lakukan, jadi ada beberapa kantor berita yang telah mendukung kami melaporkan berita positif, serta melawan situs negatif, atau berita-berita palsu," katanya.

Menggunakan perangkat lunak dari DomainTools, sebuah platform yang digunakan para peneliti cybersecurity untuk meninjau catatan situs, Reuters mengidentifikasi 10 situs "kantor berita independen" dengan nomor ponsel yang terdaftar adalah milik Yunanto di profil LinkedIn-nya.

Ketika Reuters menghubungi nomor itu, Yunanto mengatakan itu miliknya dan dia bekerja di TNI.

Setelah panggilan telepon singkat dan mengirim pesan pendek, Yunanto menolak menjawab pertanyaan terperinci yang dikirim ke alamat email yang diberikannya.

Sepuluh situs tersebut antara lain adalah berita-indonesia.co.id, koranprogresif.co.id, dan viralreporter5com.

Laman-laman daring tersebut memublikasikan laporan-laporan positif soal pemerintah, militer dan polisi, selain ada juga artikel-artikel yang mengecam para pengkritik pemerintah dan penyelidik HAM.

Letnan Kolonel Zulhardie, kepala unit informasi militer yang bermarkas di Jakarta, meneruskan pertanyaan-pertanyaan Reuters kepada juru bicara militer Indonesia, Sisriadi, dan tidak menanggapinya.

Kitaorangpapuanews.com adalah salah satu dari tiga situs yang didanai militer, mendaftarkan alamatnya di Pusat Media Kodam Jayakarta, di Jakarta.

Yunanto bekerja untuk unit informasi Kodam Jayakarta dengan menjalankan Media Center, dengan kegiatan mengeluarkan 'press release', mengelola situs-situs militer berserta akun jejaring sosial, menurut artikel online yang dimuat mereka.

Kitorangpapuanews.com juga melaporkan berita pro-pemerintah tentang Papua.

Seorang seniman asal Papua, Benyamin Lagowan mengatakan jika dirinya pernah dikutip secara keliru dalam artikel kitorangpapuanews.com pada tahun 2017.

Kolonel Muhammad Aidi mengatakan tidak tahu siapa yang berada di belakang situs tersebut.

Laman Kitorangpapuanews.com juga tidak pernah menyebutkan siapa tim redaksinya, mereka juga tak memberikan tanggapan saat ditanyai.

Redaktur top dari dua situs yang masuk jaringan TNI, yakni Jesayas Simarmata dari berita-indonesia.co.id dan M. Ridhwan dari koranprogressif.co.id, menjelaskan TNI membayar iklan dan mengundang wartawannya untuk menghadiri acara militer.

Ridhwan mengatakan situs dibayar oleh pangkalan TNI di seluruh Indonesia.

Mereka juga mengatakan jika Yunanto, yang menempatkan situs mereka di server dan memiliki akses sebagai administrator web, mengunggah artikel ke situs mereka, termasuk konten dari kitorangpapuanews.com.

Salah satu artikelnya, yang mengecam Veronika Koman diterbitkan di sembilan situs lain pada bulan November.

Jesayas mengatakan kitorangpapuanews.com dioperasikan oleh markas komando Angkatan Darat Jakarta.

Kolonel Muhammad Aidi dari Kopassus mengatakan situs-situs tersebut tidak perlu menyebutkan adanya hubungan mereka dengan TNI.

TNI juga memberikan dana sebagai ucapan "terima kasih" secara tidak resmi.