Kasus Penebangan Pohon Monas, PDIP Minta Mensesneg Laporkan Anies ke Polisi

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyayangkan penebangan 190 pohon di kawasan Monas akibat revitalisasi. Ia bahkan menyebut revitalisasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta itu sebuah kejahatan lingkungan.

Hal itu disampaikam Junimart dalam rapar dengar pendapat dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Komisi II.

"Revitalisasi Monas ini kejahatan lingkungan. Ini revitalisasi liar kenapa Ini sudah tidak patuh Kepres Nomor 25 Tahun 1995. Bagaimana sikap Setneg? Bagaimana hidupnya pohon 190 itu? Itu kan mestinya kita pelihara tapi ditebang oleh gubernur (Anies Baswedan) ini bagaimana?" kata Junimart, Selasa (28/1/2020).

Junimart kemudian menanyakan mengenai izin dari revitalisasi tersebut kepada Pratikno yang juga merupakan Ketua Komisi Pengarah Pembangunan kawasan Medan Merdeka. Ia meminta agar penebangan pohon di kawasan Monas menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

"Apakah penebangan tersebut sudah izin dan mendapat izin dari Komisi Pengarah? Jangan dibiarkan pak, ini kejahatan lingkungan pak, kejahatan penghijauan. Presiden Jokowi, negara, Ketua Komisi II sudah mencanangkan penghijauan pak," kata Junimart.

"Masa pohon sudah bagus, besar bisa menahan asap ditebang begitu saja. Tolong menteri jangan diam saja, laporkan secara pidana kejahatan lingkungan, ini tidak patuh pada Keppres. Saya tekankan penebangan pohon itu justru yang menimbulkan genangan banjir," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pengarah Pembangunan kawasan Medan Merdeka Pratikno meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan sementara revitalisasi kawasan Monas. Pratikno mengatakan revitalisasi tersebut belum mendapat izin dari pihaknya.

"Ya karena itu jelas ada prosedur yang belum dilalui, ya kami minta untuk disetop dulu," ujar Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Pratikno yang juga Menteri Sekretaris Negara itu menuturkan, perizinan revitalisasi kawasan Monas tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Di dalam beleid tertulis, Pemprov DKI Jakarta selaku Badan Pelaksana harus meminta persetujuan terlebih dulu untuk merevitalisasi Monas.

Meski demikian, Pratikno mengakui kekinian Kemensesneg atau komisi pengarah sudah menerima surat pemberitahuan pelaksanaan revitalisasi Monas dari Sekretaris Daerah Saefullah.

Namun ia menilai surat perizinan revitalisasi Monas telat. Sebab perbaikan sudah dilakukan atau sudah setengah jalan.