Anies Pilih Narapidana Jadi Dirut TransJakarta, PSI: Tim Seleksi Ceroboh

Pebriansyah Ariefana | Fakhri Fuadi Muflih
Anies Pilih Narapidana Jadi Dirut TransJakarta, PSI: Tim Seleksi Ceroboh
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/1/2020). [Suara.com/Ummi Hadyah Saleh]

Tak mungkin tim seleksi tidak berhasil mendeteksi adanya kasus penipuan itu.

Suara.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti soal pemilihan Donny Andy Saragih sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) yang kini telah dicopot. Tim seleksi Direksi TransJakarta diragukan kualitasnya.

Anggota fraksi PSI DPRD DKI, Eneng Malianasari menyebut kejadian ini merupakan dampak yang berkesibambungan dari buruknya proses pemilihan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia beranggapan ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab terjadinya kasus ini.

Salah satunya adalah tim seleksi tidak berhasil mendeteksi adanya kasus penipuan itu. Namun menurutnya opsi ini tidak mungkin terjadi.

“Tim seleksi sudah menjalankan background check, tapi tidak bisa mendeteksi. Tapi kok rasanya tidak mungkin,” ujar Eneng kepada wartawan, Selasa (28/1/2020).

Pasalnya, menurut Mili, kasus yang menyangkut Donny sudah menjalani proses pengadilan hingga tingkat kasasi. Oleh karena itu seharusnya tidak sulit bagi tim seleksi untuk mendapatkan informasi mengenai persoalan hukum yang sedang dijalani Donny.

“Tim seleksi memang tidak melakukan background check. Padahal background check itu hukumnya wajib. Jika ini yang terjadi, maka perlu dipertanyakan, mengapa tim seleksi bisa ceroboh,” jelasnya.

Selain itu, ia melihat adanya campur tangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pengangkatan Donny. Sesuai dengan adanya Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan, Anies bisa mengusulkan calon direksi BUMD.

“Gubernur bisa memanfaatkan Pergub ini untuk mengangkat orang-orang dekat dan membuat tim seleksi menjadi tidak independen. Salah satu contohnya, sebelumnya di Transjakarta ada anggota TGUPP diangkat menjadi direksi. Oleh karena itu, Pergub ini harus direvisi,” pungkasnya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS