Kedua Jokowi mengingatkan kementerian lembaga dan Pemda Pemerintah Daerah agar segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.
Sehingga kata dia, dengan adanya satu peta yang termuat dalam satu geoportal tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan tata ruang serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di Indonesia.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta kementerian lembaga pemerintah daerah bekerja sama berkolaborasi untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan di lapangan.
Ia menuturkan, dari hasil identifikasi, terdapat kurang lebih 77,3 juta hektare lahan atau 40,6 persen luas wilayah Indonesia yang masih mengalami tumpang tindih tersebut.
"Ini menjadi PR kita dan tumpang tindih itu telah menimbulkan yang namanya sengketa lahan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam kita berusaha di negara kita karena itu saya minta hal ini juga segera diselesaikan," katanya.