Suara.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muara Karang kembali mendapatkan penolakan. Kali ini, Eks Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang menyampaikan penolakan itu.
Djarot bahkan meminta agar Anies mengubahnya kembali menjadi RTH seutuhnya. Menurutnya hal ini sesuai dengan rencana pembangunan RTH saat ia masih menjabat mendampingi eks Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Tolong evaluasi, kalau saya sih minta kembalikan lagi menjadi RTH, justru fokus kita perbanyak RTH dan perbanyak ruang terbuka biru," ujar Djarot di kantor Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).
Ia menyesalkan jika memang Anies berencana mengubah RTH menjadi pusat bisnis. Padahal, memperbanyak RTH merupakan salah satu solusi mengatasi banjir di Jakarta. Menurutnya, RTH harus dianggap sama halnya dengan waduk dan sungai yang harus dikeruk.
"Kalau kita mau atasi banjir di Jakarta, perbanyak RTH dan ruang terbuka biru dan rawat," jelasnya.
Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui secara rinci soal kegunaan lahan itu. Jika memang lahan tersebut murni digunakan untuk RTH, maka ia menyesalkan adanya tindakan Anies itu.
"Kalau murni untuk RTH, ya jangan," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta merencanakan pembangunan wisata kuliner di kawasan Muara Karang Jalan Pluit Karang Indah Timur, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Rencana ini lantas mendapatkan protes karena dianggap mengganti fungsi utama penggunaan lahan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, lahan di bantaran kali itu sudah direncanakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurutnya memang lahan itu dari awal izinnya adalah untuk RTH bukan untuk kegiatan lain.
Baca Juga: Jadi Polemik, Anies Cek Aturan Proyek Kuliner Muara Karang di Lahan RTH
"Zamannya pak Ahok direlokasi untuk jadi RTH sebagaimana peruntukannya. Memang peruntukannya RTH itu," ujar Gembong saat dihubungi, Selasa (4/2/2020).
