REGIONAL:
Suara.com - Kuasa Hukum Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, Maqdir Ismail menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu berlebihan telah mengeluarkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap kliennya.
Sebelumnya, KPK menyatakan, secara resmi pada Kamis (13/2/2020) telah menerbitkan surat DPO dan surat penangkapan paksa kepada Nurhadi dan dua tersangka lainnya, yakni Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) terkait kasus suap dan gratifikasi perkara di MA tahun 2011-2016.
"Menurut hemat saya itu tindakan yang berlebihan. Tidak sepatutnya seperti itu. Coba tolong pastikan dulu apakah surat panggilan telah diterima secara patut atau belum oleh para tersangka," kata Maqdir dikonfirmasi, Jumat (14/2/2020).
Maqdir pun meminta KPK menunda sementara pemanggilan terhadap para tersangka. Alasannya, menunggu hasil praperadilan yang tengah diajukan para tersangka.
"Lagi pula sebaiknya mereka tunda dulu pemanggilan, karena kami sedang mengajukan permohonan praperadilan. Permohonan penundaan pemanggilan ini kami sudah sampaikan kepada KPK," ucap Maqdir.
Untuk diketahui, penerbitan DPO kepada ketiga tersangka, setelah KPK melakukan proses sesuai prosedur hukum terkait pemanggilan. Namun, para tersangka tak menunjukan itikad baik untuk hadir memenuhi panggilan.
"KPK terbitkan DPO dan surat perintah penangkapan untuk Nurhadi dan kawan-kawan (Hiendra dan Rezky)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).
Hingga saat ini, ketiga tersangka belum juga ditahan oleh KPK sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (16/12/2019) lalu.
Walau demikian, ketiga tersangka telah dicekal tidak boleh bepergian keluar negeri sebagaimana telah diminta oleh KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.
Masa berlaku pencegahan Nurhadi bersama dua tersangka lainnya itu terhitung sejak 12 Desember 2019 dan berlaku selama enam bulan setelahnya.
Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Mertua dan menantu itu diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.
Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp 33,1 miliar.
Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp 12,9 miliar.
Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.
TERPOPULER