"Ada 80 persen calon daripada Pilkada, serentak per 23 September 2020 adalah polisasi. Kalau polisi-polisi sudah jadi gubernur, wali kota. Nanti 2021, 2022, 2023 tidak ada lagi Pilkada. Akan ditetapkannya Plt (pejabat sementara) yang menetapkan Menteri Dalam Negeri," ungkapnya.
Untuk itu, ia mengatakan, "Kalau anda lihat, teori komunisme, akan terjadi polisasi, maka negara itu sedang menuju rezim komunis".
Tindakan polisasi dan rekrutmen besar-besaran kian menunjukkan bawah Indonesia mendorong terbentuknya rezim PKI.
"Jadi polisasi semua, maka negara kita akan menjadi NKRI (Negara Kepolisian Republik Indonesia). Itu artinya, negara komunis Indonesia. Negara yang didominasi polisi, itu negara komunis. Silakan diperiksa di seluruh dunia," kata laki-laki dalam video, memungkasi.
Sejak dibagikan, rekaman soal klaim pemerintah menganut paham komunis telah disaksikan lebih dari 24,5 ribu kali.
