Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku heran soal bantahan dari pemerintah terkait adanya salah ketik pada Pasal 170 di dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja. Sehingga berdasarkan pasal tersebut memungkinkan peraturan pemerintah (PP) dapat mengubah undang-undang (UU).
Syarief menilai alasan salah ketik itu merupakan alasan yang lucu. Sebab kesalahan tersebut bisa terjadi kepada agenda besar pemerintah dalam membuat RUU Cipta Kerja yang sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas di DPR tersebut.
"Saya dari kemarin mengingatkan masa sih PP mau membatalkan UU itu enggak mungkin lah. Saya kan mengatakan kemarin, mengingatkan jangan sampai mengeliminasi tugas dan tanggungjawab daripada DPR dan ternyata ada bantahan Menkopolhukam dan Menkumham bahwa itu salah ketik katanya," ujar Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
"Ya masa sih lucu kok yang prioritas kok salah ketik," Syarif menambahkan.
Meski demikian Syarief juga enggan menaruh curiga apakah ada unsur kesengajaan atau tidak dalam kesalahan pengetikan di draf RUU Cipta Kerja.
"Kita sih positif thinking lah ini unsur manusiawi juga mungkin, unsur check and recheck juga tidak dilakukan mungkin sehingga salah ketik kok lolos," ujarnya.
Untuk diketahui, omnibus law RUU Cipta Kerja kembali menuai polemik. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 170 menyebutkan bahwa pemerintah pusat memungkinan mengubah ketentuan undang-undang dengan menggunakan peraturan pemerintah (PP).
Terkait isi yang tertuang dalam draf RUU Cipta Kerja itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan bahwa PP tidak dapat mengubah undang-undang. Sebab, berdasarkan tingkatannya, PP berada di bawah UU sehingga otomatis tidak bisa mengubah peraturan yang berada di atasnya.
"Secara filosofi hukum enggak bisa. PP itu enggak bisa mengubah UU. Itu tata urutan perundang-undangan begitu," kata Azis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Pernyataan Azis itu ia sampaiakan usai melihat langsung isi Pasal 170 pada draf RUU Cipta Kerja.
Meski demikian, politikus Partai Golkar itu enggan menyebutkan jika draf RUU yang menjadi inisiatif pemerintah itu salah. Ia mengklaim hanya terjadi kesalahan ketik di dalam pasal yang menjadi polemik tersebut.
"Saya enggak bisa bilang salah. Mungkin salah ketik, ya bisa saja kan (salah ketik). Itu kan usulan, progresif. Hukum itu kan bersifat progresif tapi ada pakem-pakem filosofi hukum yang tidak bisa ditabrak," kata Azis.
Nantinya, kata Azis, DPR baru akan membahas dan mengkonfirmasi terkait pasal-pasal yang menuai kontroversi itu ke pemerintah jika sudah masuk dalam pembahasan.
TERPOPULER
