Jokowi Gemas, Biaya Logistik Jakarta-Padang Lebih Mahal dari Jakarta-China

Chandra Iswinarno, Ummi Hadyah Saleh

Kamis, 05 Maret 2020 | 18:30 WIB
Jokowi Gemas, Biaya Logistik Jakarta-Padang Lebih Mahal dari Jakarta-China
Presiden Jokowi saat berpidato dalam pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengritik biaya pengiriman logistik antardaerah dan pulau masih mahal meski sudah ada program tol laut.

Pasalnya, kata Jokowi, hadirnya program tol laut bertujuan untuk menurunkan disparitas harga terhadap barang-barang tertentu antara daerah dan pulau yang satu dengan lainnya di Indonesia.

"Saya terima informasi dari lapangan, bahwa biaya pengiriman logistik antar daerah masih mahal," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mencontohkan, biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, Medan, Banjarmasin dan Makassar jauh lebih mahal dibandingkan biaya pengiriman dari Jakarta ke Singapura, Hongkong, Bangkok dan Shanghai.

"Contohnya biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, dari Jakarta ke Medan, Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Makassar jauh lebih mahal dibandingkan biaya pengiriman dari Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Hongkong, Jakarta ke Bangkok, dan Jakarta ke Shanghai," kata dia.

Kemudian kata Jokowi, biaya pengiriman dari Surabaya ke Makassar juga jauh lebih mahal dibanding pengiriman dari Surabaya ke Singapura. Karena itu kata Jokowi perlunya ada pembenahan dan percepatan akselerasi tol laut

"Begitu pula biaya pengiriman dari Surabaya ke Makassar, jauh lebih tinggi dibandingkan dari Surabaya ke Singapura. ini yang harus dibenahi. Kita benahi bersama sehingga tujuan awal dari Tol Laut untuk menekan disparitas harga antarwilayah akan bisa kita capai," katanya.

Karenanya, Jokowi mengatakan ada dua hal yang menjadi fokus pembenahan dan percepatan akselerasi Tol Laut agar tidak ada lagi pengiriman biaya logistik antardaerah yang mahal.

Hal yang pertama, kata Jokowi, yakni mengontrol dan membuat tol laut semakin efisien. Sehingga biaya logistik antardaerah, antarwilayah dan antarprovinsi harus bisa diturunkan.

baca juga

"Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif. Apakah masalahnya di pelabuhan misalnya urusan dengan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien," tutur Jokowi.

Jokowi mengaku mendapatkan laporan terkait biaya yang sulit turun karena adanya ketidakseimbangan jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur penuh.

"Ini memang betul terutama dari wilayah timur, ada ketidakseimbangan jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur penuh. Tapi begitu dari timur kembali ke barat itu muatannya jauh berkurang. Ini semuanya coba dilihat kembali," ucap Jokowi.

Kemudian hal yang kedua kata Jokowi yakni meningkatkan nilai tambah tol laut dari perekonomian daerah. Jokowi mencatat, transportasi laut hanya menyumbang 0,53 persen dari keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Angka tersebut kata Jokowi jauh lebih rendah dibanding kontribusi transportasi udara maupun transportasi darat.

"Ini angkanya transportasi darat pada PDB per September 2019 sebesar 2,4. Meningkat 2,14 persen pada tahun 2014 menjadi 2,47 pada 2019," kata dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kehadiran Tol Laut harus Mampu Seimbangkan Disparitas Harga

Kehadiran Tol Laut harus Mampu Seimbangkan Disparitas Harga

DPR | Jum'at, 26 April 2019 | 09:32 WIB

Program Tol Laut Jokowi Sempat Jadi Bahan Olok-olok, Nyatanya...

Program Tol Laut Jokowi Sempat Jadi Bahan Olok-olok, Nyatanya...

Bisnis | Selasa, 05 Februari 2019 | 13:57 WIB

Perlancar Distribusi Semen, 19 Kapal Bakal Berlayar di Tol Laut

Perlancar Distribusi Semen, 19 Kapal Bakal Berlayar di Tol Laut

Bisnis | Rabu, 26 September 2018 | 16:19 WIB

Komisi V Pantau Progres Pembuatan 7 Kapal Tol Laut

Komisi V Pantau Progres Pembuatan 7 Kapal Tol Laut

DPR | Kamis, 03 Mei 2018 | 11:00 WIB

Ketua DPR Kecewa Program Tol Laut Jokowi Tak Sesuai Harapan

Ketua DPR Kecewa Program Tol Laut Jokowi Tak Sesuai Harapan

Bisnis | Selasa, 17 April 2018 | 07:27 WIB

Tanpa Pembentukan Satgas, Program Tol Laut Jokowi Bakal Melempem

Tanpa Pembentukan Satgas, Program Tol Laut Jokowi Bakal Melempem

Bisnis | Rabu, 11 April 2018 | 10:22 WIB

Terkini

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN

KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN

Bogor | Rabu, 16 September 2026 | 22:21 WIB

Dari Laundry Hingga BRILink Agen Mekaar, Kisah Hernawati Dorong Inklusi Keuangan di Kaltim

Dari Laundry Hingga BRILink Agen Mekaar, Kisah Hernawati Dorong Inklusi Keuangan di Kaltim

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:20 WIB

QRIS Menembus Warung hingga Minimarket, Pembayaran Digital Makin Jadi Kebiasaan

QRIS Menembus Warung hingga Minimarket, Pembayaran Digital Makin Jadi Kebiasaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:20 WIB

Lewat Sinergi BRI Group, Jutaan Perempuan Indonesia Sukses Mandiri Secara Finansial

Lewat Sinergi BRI Group, Jutaan Perempuan Indonesia Sukses Mandiri Secara Finansial

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:10 WIB

KPK Telusuri Siapa Pemberi Perintah Kasus Suap ATR/BPN

KPK Telusuri Siapa Pemberi Perintah Kasus Suap ATR/BPN

Jabar | Rabu, 16 September 2026 | 22:08 WIB

Zulhas Sampai Ucap 'Hoaks' Tiga Kali! Bantah Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol Bahas RUU Pemilu

Zulhas Sampai Ucap 'Hoaks' Tiga Kali! Bantah Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol Bahas RUU Pemilu

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:05 WIB

×