Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menutup mata dengan banyaknya penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama kaum buruh, terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Hal itu diungkapkan Arsul berdasarkan kesan yang dimunculkan Jokowi saat melangsungkan pertemuan dengan elite partai koalisi pada Jumat pekan lalu. Arsul mengungkapkan, Jokowi menyadari adanya gejolak penolakan dari masyarakat.
"Kesan saya, dia (Jokowi) mengetahui ada resistensi dari elemen masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja. Tapi kita juga memahami bahwa resistensi paling besar ada pada kluster ketenagakerjaan, kemudian kritik terhadap hal-hal perizinan khususnya subkluster terkait lingkungan. Itu beliau terangkan semua, jadi beliau paling tidak mendapatkan informasi," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Meski sudah mengetahui adanya penolakan, Arsul mengatakan Jokowi berharap RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap terus berlanjut. Solusinya ialah dengan membahas bersama dengan pihak-pihak terkait, utamanya kelompok pekerja.
Dalam pertemuannya, Arsul sempat menyampaikan perkembangan dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani kepada Jokowi mengenai komunikasi yang telah dibangun kepada kelompok pekerja menyoal RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Ya beliau katakan agar dibahas bersama-sama. Saya secara informal kepada beliau juga menyampaikan bahwa Kadin, karena saya komunikasi dengan Pak Rosan bahwa terus menjalin komunikasi dengan serikat-serikat pekerja. Pak Jokowi bilang hal yang bagus karena pemangku kepentingannya ini kan sebetulnya kelompok pengusaha dan kelompok pekerja. Justru didorong terus," katanya.
Untuk diketahui, sejumlah elemen buruh dan masyarakat lainnya menggelar aksi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR beberapa waktu lalu. Aksi penolakan tersebut terjadi di sejumlah kota yang ada di Indonesia.
TERPOPULER
