Suara.com - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggelar sidang menggunakan sarana 'video conference' (Vicon) sebagai salah satu mendukung penerapan 'social distancing' untuk mencegah penularan Virus Corona atau COVID-19 dengan
"Sidang Vicon ini, jaksa dan hakim tetap berada di pengadilan, terdakwa tidak perlu hadir di pengadilan cukup di rutan saja, komunikasi dilakukan melalui sarana Vicon," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi di Jakarta, Kamis (26/3/2020).
Nirwan menjelaskan, untuk pertama kalinya dalam rangka menerapkan instruksi jaga jarak (social distancing) pada sidang acara persidangan biasa (APB) menggunakan layanan vicon dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bersama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang pada Selasa (24/3).
Disusul selanjutnya oleh Kejaksaaan Negeri Jakarta Selatan dan untuk tiga wilayah Kejaksaan Negeri lainnya di wilayah hukum DKI Jakarta juga akan segera menerapkan langkah serupa.
Ia menyebutkan sidang vicon ini merupakan terobosan peradilan secara eletronik atau 'E-court' yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung.
"Sidang E-court' yang saat ini dilaksanakan untuk agenda tuntutan dan putusan yang penahananya tidak dapat diperpanjang," kata Nirwan.
Menurut Nirwan, pelaksanaan sidang vicon ini sesuai dengan instruksi Jaksa Agung yang disampaikan pada 'vicon' tangal 24 Maret 2020 bersama seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia.
Instruksi ini dilakukan sebagai langkah pencegahan penyebaran Virus Corona COVID-19 di lingkungan peradilan dengan menerapkan 'social distancing measure' atau physical distancing'.
Nirwan menjelaskan, penggunaan 'teleconferen' di peradilan pernah dilakukan pada tahun 2002, Mahkamah Agung pertama kali memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie (Alm) untuk memberikan kesaksian dalam kasus penyimpanan dana 'non-budgeter' Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung.
"Mantan Presiden BJ Habibie memberikan kesaksian lewat teleconference," kata Nirwan.
Pemeriksaan saksi melalui 'teleconference' juga pernah dilakukan dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir pada tahun 2003.
Selain itu, lanjut Nirwan, sidang pemeriksaan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) Timor Timur juga pernah menggunakan 'teleconference'.
Nirwan menyebutkan, sidang vicon selama masa tanggap darurat bencana non alam pademi Virus Corona COVID-19, lanjut Nirwan, memiliki landasan yuridis yakni mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020.
Selanjutnya, pernyataan Presiden pada tanggal 14 Maret 2020 tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: M.HH.PK.01.01.01-03 tanggal 24 maret 2020 perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lapas dan rutan.
Dan Surat Menteri Hukum dan HAM No.: M.HH.PK.01.01.01-03 tanggal 24 Maret 2020 perihal pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lapas/rutan menegaskan hal sebagai berikut:
TERPOPULER
